Jokowi, Susi, dan Titik Balik Kedaulatan Maritim

Satu kapal pencuri ikan dengan kapasitas 100 Gross Ton (GT) bisa meraup untung 2-2,5 juta dollar AS per tahun karena yang mereka tangkap bukan hanya ikan tongkol, tapi juga kerang, teripang dan lobster.

Sementara, ada sekitar 10.000 kapal di perairan Indonesia yang berpotensi melakukan illegal fishing.

Titik Balik

Berpuluh-puluh tahun, lautan nusantara terus “dijajah” dan dikuras sumber daya alamnya oleh bangsa asing hingga akhirnya tibalah era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya, Jokowi memiliki visi maritim yang amat menonjol.

"Kita telah lama memunggungi samudra, laut, selat, dan teluk. Maka, mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani, menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama Republik Indonesia,"  kata Jokowi dalam pidato kenegaraan pertamanya setelah bersumpah sebagai Presiden Indonesia periode 2014-2019 di Gedung MPR/DPR, 20 Oktober 2014.

Tak tanggung-tanggung, Jokowi pun mencanangkan Indonesia sebagai poros maritim dunia di masa depan.

Dengan menjadi poros maritim, berarti kegiatan pelayaran, perdagangan, dan bisnis maritim internasional akan berpusat di Indonesia.

Susi

Saat ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti sama sekali tak berpikir bahwa pekerjaannya bakal berkaitan dengan upaya menjaga kedaulatan Indonesia.

Sebab, sepintas tak ada hubungannya antara menumbuhkembangkan sektor perikanan dan masalah kedaulatan.

“Namun ternyata posisi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan merupakan pilar penting dalam menjaga kedaulatan bangsa,” kata Susi saat memberi pengarahan kepada para peserta Rapat Koordinasi Nasional Satuan Tugas 115 atau Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal yang berlangsung 29 - 30 Juni 2016 di Jakarta.

Satgas 115 yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 merupakan penyelenggara penegakan hukum satu atap (one roof enforcement system), yang terdiri atas unsur TNI AL, Polri, Bakamla dan Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga memudahkan koordinasi, mendorong sinergi dan melaksanakan fungsi fasilitasi dalam memberantas illegal fishing untuk mencapai penegakan hukum yang adil dan memberikan efek jera.

Menurut Susi yang merupakan komandan Satgas 115, memberantas illegal fishing bukan sekadar menyelamatkan kekayaan laut Indonesia, namun lebih penting dari itu adalah menjaga kedaulatan dan martabat bangsa.

Sepak terjang Satgas 115 yang konsisten menangkap dan menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan telah terdengar di seantero dunia.

Perlahan-lahan dunia pun mulai menghormati kedaulatan maritim Indonesia. Kapal-kapal asing kini harus berpikir seribu kali untuk mencuri ikan di perairan Indonesia.

Bahkan, kini mereka bergidik dengan ketegasan Indonesia dalam menegakkan hukum di laut.

Di sisi lain, aparat dan seluruh stakeholder yang terkait dengan keamanan maritim terangkat harga dirinya. Begitu pula para nelayan di seluruh Nusantara.

Baru kali ini mereka merasa menjadi tuan rumah dan pemilik sesungguhnya dari perairan Indonesia.

Karena itulah, kata Susi, pemberantasan illegal fishing sangat penting dalam upaya menjaga kedaulatan negara.

“Kalau menjaga ikan saja kita tidak mampu, bagaimana kita mau menjaga seluruh rakyat Indonesia?” kata Susi bersemangat.

Grafis KKP Produksi Perikanan

Penegakan hukum berefek jera

Untuk terus menggelorakan semangat pemberantasan illegal fishing, Susi pun mendorong agar penegakan hukum di laut bisa menimbulkan efek jera.

Sejak didirikan pada 19 Oktober 2015, Satgas 115 telah menenggelamkan 176 kapal ikan pelaku illegal fishing.