Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Muhammad Fajar Marta

Wartawan, Editor, Kolumnis 

Jokowi, Susi, dan Titik Balik Kedaulatan Maritim

Kompas.com - 02/07/2016, 07:09 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorHeru Margianto

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah lautan mencapai 3.257.483 km persegi dan luas daratan sebesar 1.922.570 km persegi.

Ini berarti, dua pertiga wilayah Indonesia adalah lautan. Jika zona ekonomi eksklusif (ZEE) ikut diperhitungkan, maka luas lautan menjadi sekitar 7,9 juta km persegi atau 81 persen dari seluruh wilayah Indonesia.

Panjang pantai negeri ini mencapai 95.181 km. Jika dibentangkan di Eropa, maka wilayah Indonesia akan menutup wilayah Inggris hingga laut Kaspia dekat Iran.

Karena luasnya didominasi oleh lautan, maka sebagian besar perbatasan Indonesia dengan negara lain berada di perairan.

Ada sepuluh negara yang berbatasan laut dengan Indonesia yakni India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini (PNG).

Adapun yang berbatasan darat hanya sebagian kecil yakni dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, Papua New Guinea (PNG) di Pulau Papua, dan Timor Leste di Pulau Timor.

Dengan modal kekayaan maritim itulah, Nusantara pernah berjaya saat era kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.

Selama beratus-ratus tahun, keduanya menjaga dan memanfaatkan lautan Nusantara untuk berdagang dan mensejahterakan masyarakatnya.

Pada puncak kejayaannya di abad ke-12, Sriwijaya meliputi seluruh wilayah lautan di sekeliling pesisir Sumatra, Jawa, Semenanjung Malaya, pesisir timur Indocina, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Kepulauan Filipina sebelah selatan.

Bahkan, dengan penguasaan atas perdagangan maritim di Lautan Indonesia, sejak abad ke-9 banyak penduduk Nusantara bepergian ke Pulau Madagaskar di lepas pantai timur Afrika dan menetap di sana.

Orientasi berubah

Namun, berabad-abad setelahnya, dimulai dari masa penjajahan, bangsa ini mengubah orientasinya, menjadikan daratan sebagai sumber kehidupan.

Laut pun dipunggungi dan cenderung diabaikan.

Hasilnya? Nusantara tak bisa lagi merengkuh kejayaan di dunia internasional seperti layaknya Sriwijaya dan Majapahit.

Kebanggaan sebagai negeri maritim perlahan-lahan hilang. Bahkan, kedaulatan Indonesia di laut pun diinjak-injak oleh bangsa lain.

Selama bertahun-tahun, laut kita dijajah. Bukan dijajah dalam arti dikuasai secara militer oleh negara lain.

Namun, dijajah dalam arti dikuasai sumber dayanya, terutama ikan dan biota lain yang melimpah ruah di laut Nusantara.

Berpuluh-puluh tahun, kapal-kapal ikan dari negeri tetangga dengan bebasnya mencuri ikan di perairan Indonesia.

Kekayaan laut Indonesia disedot habis oleh mereka sehingga hanya tertinggal sedikit ikan untuk para nelayan pribumi.

Tak heran, meskipun berada di antara kekayaan laut yang melimpah ruah, sebagian besar nelayan Indonesia justru hidup miskin.

Potensi tangkapan ikan lestari di perairan Indonesia mencapai sekitar Rp 3.000 triliun per tahun.

Namun, yang benar-benar bisa dinikmati bangsa Indonesia tak lebih dari Rp 100 triliun per tahun.

Karena itulah, kontribusi produksi perikanan rata-rata hanya 3,2 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Angka yang sangat tidak wajar untuk sebuah negeri bahari.

Adalah bangsa-bangsa lain yang paling menikmati kekayaan laut Indonesia. Kerugian Indonesia akibat penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) minimal mencapai 20 miliar dolar AS atau Rp 240 triliun per tahun.

Halaman:


Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com