Dirjen Pajak: Yang Menggugat "Tax Amnesty", Lapor SPT-nya Sudah Benar Belum?

Kompas.com - 11/07/2016, 18:00 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi tidak ambil pusing atas rencana gugatan judicial review atau uji materi terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak oleh Yasasan Satu Keadilan, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), dan empat warga negara.

"Ya enggak apa-apa (mereka layangkan gugatan). Negara demokrasi, kok. Ya boleh saja," kata Ken ditemui seusai halalbihalal di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (11/7/2016).

Hanya, Ken berpesan kepada pihak yang rencananya akan menggugat UU Pengampunan Pajak, apakah mereka sudah benar dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak.

"Cuma begini, yang menggugat harus paham juga, SPT-nya sudah benar apa enggak? Jujur apa enggak? Udah, gitu aja," sindir Ken.

Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menilai respons terhadap UU yang baru dikeluarkan, seperti adanya permintaan judicial review, merupakan hal yang biasa saja.

"Yang penting kami minta semua pihak mengedepankan kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi, golongan, apalagi asing," ucap Bambang.

Saat ini, pihaknya tengah merampungkan aturan turunan UU Pengampunan Pajak, seperti tiga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang rencananya akan dikeluarkan pekan ini.

"Instrumen tax amnesty sudah hampir selesai. infrastructure bond akan segera dikeluarkan dalam beberapa bulan ke depan karena repatriasi butuh beberapa bulan. Namun, PMK minggu ini selesai," imbuh Bambang.

Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution enggan mengomentari rencana para penggugat.

"Sudah digugat atau baru rencana? Kalau baru rencana, saya enggak dulu deh (berkomentar)," seloroh Darmin. (Baca: UU Tax Amnesty Akan Digugat ke MK, Ini 21 Alasannya)

Kompas TV Perhimpunan Advokat Gugat UU "Tax Amnesty"

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IHSG Ditutup Menguat, Asing Borong Saham BBRI dan BBCA

IHSG Ditutup Menguat, Asing Borong Saham BBRI dan BBCA

Whats New
Juni 2021, Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 Sebanyak 1 Juta Per Hari

Juni 2021, Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 Sebanyak 1 Juta Per Hari

Whats New
Gubernur BI Optimistis 12 Juta Merchant Gunakan QRIS Dalam Waktu Dekat

Gubernur BI Optimistis 12 Juta Merchant Gunakan QRIS Dalam Waktu Dekat

Whats New
Pegawai Ditjen Pajak Terlibat Kasus Suap, Sri Mulyani: Ini Jelas Pengkhianatan

Pegawai Ditjen Pajak Terlibat Kasus Suap, Sri Mulyani: Ini Jelas Pengkhianatan

Whats New
Standard Chartered Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,5 Persen di 2021

Standard Chartered Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,5 Persen di 2021

Whats New
Ini Promo ShopeePay, Tokopedia dan Bukalapak di Maret 2021

Ini Promo ShopeePay, Tokopedia dan Bukalapak di Maret 2021

Rilis
Pesan Luhut kepada Para Pejabat: Jangan Merasa Sombong dan Hebat

Pesan Luhut kepada Para Pejabat: Jangan Merasa Sombong dan Hebat

Whats New
Sri Mulyani Sebut Pegawai DJP yang Diduga Terlibat Kasus Suap Telah Dibebastugaskan

Sri Mulyani Sebut Pegawai DJP yang Diduga Terlibat Kasus Suap Telah Dibebastugaskan

Whats New
Soal Dugaan Kasus Suap di Ditjen Pajak, Sri Mulyani: Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Awal 2020

Soal Dugaan Kasus Suap di Ditjen Pajak, Sri Mulyani: Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Awal 2020

Whats New
Vaksinasi Drive Thru Bagi Lansia Resmi Beroperasi di JIExpo Kemayoran

Vaksinasi Drive Thru Bagi Lansia Resmi Beroperasi di JIExpo Kemayoran

Whats New
Ini Sejarah Kepemilikan Saham Pemprov DKI di Perusahaan Bir Anker

Ini Sejarah Kepemilikan Saham Pemprov DKI di Perusahaan Bir Anker

Whats New
Bank Victoria Siapkan Modal Inti Rp 3 Triliun di 2022 dan Bangun Bisnis Digital

Bank Victoria Siapkan Modal Inti Rp 3 Triliun di 2022 dan Bangun Bisnis Digital

Whats New
Prihatin dengan Kondisi Industri Timah Indonesia, Mind Id Berkomitmen Patuhi Peraturan

Prihatin dengan Kondisi Industri Timah Indonesia, Mind Id Berkomitmen Patuhi Peraturan

Rilis
Industri Kecil di NTB Ini Sudah Bisa Produksi Ratusan Unit Kendaraan Listrik

Industri Kecil di NTB Ini Sudah Bisa Produksi Ratusan Unit Kendaraan Listrik

Whats New
Sesi I IHSG Menguat, Rupiah Beranjak Meninggalkan Level Rp 14.300 Per Dollar AS

Sesi I IHSG Menguat, Rupiah Beranjak Meninggalkan Level Rp 14.300 Per Dollar AS

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X