Tekan Impor Jagung, Menteri Amran Himbau Pengusaha Gandeng Petani

Kompas.com - 16/07/2016, 10:52 WIB
Ilustrasi THINKSTOCK.COMIlustrasi
|
EditorAprillia Ika

MOJOKERTO, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian terus menekan impor jagung hingga turun 47 persen dari kebutuhan nasional sebesar 10,7 juta ton tahun ini. Hal ini dilakukan untuk menuju swasembada jagung di 2018.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, bila keran impor semakin ditutup maka dampaknya semakin banyak pengusaha benih dan pakan ternak yang menjalin kemitraan dengan petani lokal.

"Impor jagung turun, sampai hari ini 47 persen atau sekitar 800 ribu sampai satu juta ton. Kami targetkan tahun depan tidak ada impor lagi. Paling lambat tahun 2018," ujar Amran setelah acara panen raya jagung di Desa Kedunglengkong, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Jumat (15/7/2016).

Amran menjelaskan, kebutuhan jagung nasional pertahun mencapai 10,7 juta ton. Sementara pada 2015, Indonesia masih harus membuka keran impor jagung sebanyak 3,6 juta ton.

Menteri Amran optimis, dalam dua tahun kedepan Indonesia tidak lagi mengimpor jagung baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri pakan ternak. Caranya, dengan mengoptimalkan kemitraan para pengusaha dengan petani jagung.

"Pemerintah support regulasi, kalau cukup dalam negeri kami tutup impor. Harga kami jamin dan kami garansi kalau ada harga di bawah Rp 2.750 per kg, Bulog langsung beli. Itu perintah, bukan himbauan. Itu sudah Perpres, harga jagung kering Rp 3.150 per kg," katanya.

Kemitraan

Sementara itu, skema kemitraan yang dimaksud Mentan adalah seperti yang dilakukan PT BISI International dan PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI). Yakni, dengan cara memberi pinjaman benih dan melakukan pembinaan.

Pada tahun ini, pola kemitraan CPI itu akan menyentuh 100.000 hektare lahan petani. Dalam skema tersebut, pihak CPI akan membeli jagung hasil produksi petani.

CPI menjamin harga yang ditawarkan kepada petani tak sampai di bawah harga pokok produksi (HPP) jagung di level Rp 3.150 per kg.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mentan Klaim Nilai Manfaat Subsidi Pupuk Capai 250 Persen

Mentan Klaim Nilai Manfaat Subsidi Pupuk Capai 250 Persen

Whats New
BUMN Logistik Ini Dapat Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

BUMN Logistik Ini Dapat Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

Rilis
Komisi IX Minta Dewas BPJS Kesehatan Terpilih Tak Kecolongan dan Mampu Benahi Internal

Komisi IX Minta Dewas BPJS Kesehatan Terpilih Tak Kecolongan dan Mampu Benahi Internal

Whats New
Soal Beras Impor Vietnam yang Rembes di Pasar, Ini Dugaan Kemendag

Soal Beras Impor Vietnam yang Rembes di Pasar, Ini Dugaan Kemendag

Whats New
Anggaran Kemenhub Dipangkas, Ketua Komisi V: Hal Terkait Keselamatan Tak Ada Tawar Menawar

Anggaran Kemenhub Dipangkas, Ketua Komisi V: Hal Terkait Keselamatan Tak Ada Tawar Menawar

Whats New
Dana Hasil Penjualan Surat Utang ORI019 untuk Membiayai Vaksinasi

Dana Hasil Penjualan Surat Utang ORI019 untuk Membiayai Vaksinasi

Whats New
Catatan Apik di Tengah Pandemi, Pendapatan GoFood Naik 20 Kali Lipat

Catatan Apik di Tengah Pandemi, Pendapatan GoFood Naik 20 Kali Lipat

BrandzView
Ini Syarat Bagi PNS untuk Ikuti Jabatan Fungsional

Ini Syarat Bagi PNS untuk Ikuti Jabatan Fungsional

Whats New
Panduan Cara Membuat Paspor via Online, Berikut Syarat dan Biayanya

Panduan Cara Membuat Paspor via Online, Berikut Syarat dan Biayanya

Spend Smart
Jadi Ketua Umum PB PASI, Luhut Ingin Benahi Keuangannya

Jadi Ketua Umum PB PASI, Luhut Ingin Benahi Keuangannya

Rilis
Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Whats New
Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Whats New
KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

Whats New
Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Whats New
Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X