Ada Lima Jenis Lahan Masuk Target Moratorium Sawit

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) San Afri Awang menyatakan lahan seluas sebanyak 948.418 hektare akan menjadi objek moratorium.

"Jadi ketika instruksi (moratorium) dari Presiden turun, seluruh pengajuan izin pelepasan lahan kami tunda. Ada sekitar 950 ribu hektare yang kami tunda dan itu berpotensi bertambah lagi," ujar Awang di KLHK, Senin (18/72016).

Awang menjelaskan, ada beberapa jenis lahan yang menjadi kriteria lahan perkebunan masuk kedalam objek moratorium.

"Pertama, pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan untuk tujuan perkebunan kelapa sawit yang belum dibangun. Kedua, terindikasi dipindahtangankan pada pihak lain," tambah Awang.

Ketiga, izin sawit yang telah berjalan atau existing dengan tutupan hutan masih produktif.

Keempat, terindikasi tidak sesuai dengan tujuan pelepasan dan tukar menukar.

Kelima, perkebunan kelapa sawit yang terindikasi masuk kawasan hutan.

Terbit Agustus

Awang menegaskan, moratorium adalah bukti komitmen Indonesia untuk menekan pembabatan hutan atau deforestasi.

Langkah tersebut sudah disiapkan jauh-jauh hari dan segera dirumuskan dalam bentuk regulasi.

Menurut Awang, keputusan moratorium sawit direncanakan terbit pada bulan Agustus dan saat ini pihaknya tengah membahas pelaksanaan teknis dari Instruksi Presiden (Inpres) terkait penundaan peruntukan kawasan hutan alam untuk dikonversi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.  

Menurut Awang, penangguhan pelepasan 950.000 hektare hutan setidaknya bisa mencegah emisi 0,26 Gigaton karbon bila seluruhnya dikonvensi menjadi kebun sawit.

Dengan demikian, kebijakan tersebut selaras dengan komitmen Indonesia memangkas emisi karbon sebesar 29 persen pada 2030.

“Moratorium ini memang harus melihat perspektif luas. Salah satunya adalah aspek lingkungan,” papar Awang. (Baca: Mendag: Moratorium Izin Lahan Sawit untuk Tingkatkan Produktivitas)