Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pernikahan Usia Dini Bisa Hambat Laju Ekonomi

Kompas.com - 20/07/2016, 15:36 WIB
Pramdia Arhando Julianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) bersama United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) meluncurkan Buku Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia.

Berdasarkan data BPS pada tahun 2015, perkawinan usia anak di Indonesia, khususnya perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun sebasar 23 persen. Perkawinan usia anak di Indonesia cenderung lebih tinggi di wilayah pedesaan dibanding perkotaan.

Data tahun 2015, perkawinan usia anak di perdesaan mencapai 27,11 persen dan diperkotaan hanya 17,09 persen. Meski di sejumlah daerah telah terjadi kemajuan, namun ada beberapa daerah di Indonesia yang mencatatkan angka perkawinan dini cukup tinggi.

Jika dibiarkan, hal ini akan mengganggu rencana pemerintah dalam melakukan pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

"Perkawinan usia anak terjadi di pedesaan dan ekonomi yang rendah. Kalau itu jumlahnya besar, negara yang rugi karena dia nggak produktif," ujar Deputi Bidang Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, Subandi Sardjoko, dalam acara peluncuran Buku Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia Di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (20/7/2016).

Subandi mengatakan, besarnya angka perkawinan anak di berbagai daerah tidak selalu dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kemiskinan.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS M Sairi mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan usia dini di Indonesia.

"Kalau dari data menunjukkan tingkat perkawinan usia anak tinggi dari tingkat pendidikan yang rendah. Lalu kemiskinan. Budaya masih ada yang menganggap perkawinan usia anak itu lumrah. Untuk itu harus diteliti betul apa benar dari kemiskinan," ungkap M Sairi.

"Perkawinan usia anak bukan sekedar karena mereka tidak bisa sekolah atau status ekonomi miskin. Tapi ada suatu pola budaya resisten yang perlu dikaji secara mendalam. Masih ada beberapa tempat yang susah diubah pola budayanya," tambahnya.

Berdasarkan data BPS tahun 2015, indikasi perkawinan usia anak terjadi di hampir semua wilayah di Indonesia dan perkawinan usia anak tertinggi pada tahun 2015 adalah Sulawesi Barat 34 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Whats New
CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

Whats New
Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com