"Reshuffle" Jilid 2 Memperkuat Sistem Presidensial, tetapi...

KOMPAS.com - Setelah rumornya timbul tenggelam selama beberapa bulan, reshuffle kabinet jilid 2 akhirnya terjadi juga.

Di permukaan, reshuffle ini banyak menimpa menteri bidang ekonomi. Namun, sebagai mantan pimpinan parpol, saya melihat reshuffle ini justru lebih banyak mengandung sinyal dan gebrakan politik dari Presiden.

Ujungnya adalah penguatan sistem presidensial, di tengah realitas politik multi-partai yang kompleks. Yang lebih penting lagi, meskipun eksekutif (Presiden, Kepala Daerah) bukan pimpinan parpol, otoritas eksekutif tetap jauh lebih kuat daripada otoritas parpol.

Kedua hal tersebut sangat positif bagi demokrasi dan tata pemerintahan kita. Ada beberapa alasan yang mendasari analisis saya.

Pertama, Presiden akhirnya mengabaikan tekanan politik yang sangat kuat dari PDIP untuk menggusur Rini Soemarno. Bukan hanya itu. Menteri yang pernah berseberangan dengan Rini pun tergeser.

Kegagalan pemerintah menurunkan harga daging sapi selama Ramadhan dan Idul Fitri tidak lepas dari pertentangan tajam antara Menteri BUMN dan Menteri Pertanian versus Menteri Perdagangan.

Kubu pertama dipertahankan. Tom Lembong digeser. Rini saat ini adalah the untouchable yang mendapat kepercayaan penuh dari Presiden.

Kedua, reshuffle ini menjadi koreksi yang cukup keras kepada Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla.

Dua menteri politisi terdekatnya diganti, yaitu Yuddy Chrisnandi dan Ferry Mursyidan Baldan. Saya sangat mengetahui kedekatan keduanya dengan Wapres.

Dari kelompok non-politisi, Sofyan Djalil digeser, Sudirman Said diganti. Yang lebih menarik, Sudirman Said secara publik menyerang Dirut PLN Sofyan Baasyir yang "dilindungi" Rini. Lagi-lagi Rini yang lebih didengar.

Koreksi terhadap Wapres makin jelas dengan masuknya Sri Mulyani.

Ketika menjabat Menteri Keuangan (Menkeu) di bawah Presiden SBY, Sri Mulyani sering berseberangan dengan Wapres Jusuf Kalla. Padahal saat itu beliau—Jusuf Kalla—adalah Ketum Golkar dengan kursi terbanyak di DPR.

Satu lagi, politisi PAN yang didukung Wapres, Didik J Rachbini, tidak jadi masuk kabinet. Memang Didik bukan calon utama dari Ketum PAN Zulkifli Hasan. Namun logikanya, dukungan Wapres menjadi poin positif.

Ketiga, Presiden memberi peringatan keras kepada para menteri agar tidak ribut di publik. Tidak boleh sesama menteri saling kepret di publik.

Tidak boleh ada "Ahok-isme" di kalangan menteri. Rizal Ramli, Yuddy Chrisnandi, dan Sudirman Said—dengan kontroversi "papa minta saham" dan PLN—diganti.