Dradjad H Wibowo
Ekonom

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ketua Pembina Sustainable Development Indonesia (SDI), Ketua Dewan Pakar PAN, dan Ketua Umum IFCC.

"Reshuffle" Jilid 2 Memperkuat Sistem Presidensial, tetapi...

Kompas.com - 28/07/2016, 12:01 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorHeru Margianto

Dalam tulisan atau komentar pada kurun 2000-2001, saya memperkenalkan istilah KW milik John Williamson ini.

Saya selalu sebutkan, KW akan menaikkan ketimpangan ekonomi; membuat sumber daya Indonesia banyak dikuasai asing dan segelintir konglomerat tertentu; pelaku sektor keuangan banyak dilindungi dan diuntungkan; pelaku sektor riil, usaha kecil, petani dan pekerja dirugikan; dan Indonesia tidak bisa lepas dari utang luar negeri.

Silakan dinilai sendiri apakah analisis saya terbukti atau tidak.

Itu sebabnya, sejak dulu saya selalu mengkritisi keras kebijakan ekonomi dari Menko Perekonomian/Menkeu Boediono, Plt Menko Perekonomian/Menkeu Sri Mulyani, Menneg BUMN Laksamana Soekardi, dan sebagainya.

Namun, saya juga tidak segan memuji Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menkeu Agus Martowardojo, dan Menkeu Bambang Brodjonegoro, ketika mereka mengambil kebijakan reformis yang tidak hanya "copy-paste" 10 butir KW.

China bisa, kenapa Indonesia tidak?

Biar tidak terlalu abstrak, saya ambil contoh daging sapi.

Sumber masalahnya adalah pasokan kalah jauh dari permintaan. Solusi KW adalah buka impor sebebasnya, naikkan volumenya, pangkas tarif dan biaya-biayanya.

Sementara itu saya meyakini, kita masih bisa menaikkan produksi dalam negeri dengan harga yang bersaing. Kita hanya perlu "berpikir di luar kotak KW".

Contohnya, kenapa program Dana Desa tidak kita kaitkan dengan peningkatan pasokan daging sapi? Pada 2016, APBN mengalokasikan hampir Rp 47 triliun Dana Desa.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.