Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

APBN-P 2016, Sri Mulyani Masih Kalkulasi Target yang Realistis

Kompas.com - 01/08/2016, 08:07 WIB
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Di bawah komando Menteri Keuangan baru, Sri Mulyani Indrawati pemerintah hingga kini belum secara resmi akan merevisi target penerimaan pajak tahun 2016 ini.

Tapi pemerintah mulai was-was target penerimaan pajak yang mereka pasang dalam APBNP-2016 bisa meleset.

Dalam beberapa hari terakhir, Sri Mulyani terus mengumpulkan sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan.

Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani mengkaji kembali semua target yang telah ditetapkan dalam APBN-P yang disahkan saat masih di bawah pimpinan Menkeu Bambang Brodjonegoro.

Juru Bicara Menteri Keuangan Lucky Alfirman mengatakan, pembahasan belum sampai pada revisi target APBN-P 2016. Sejauh ini Sri Mulyani masih berusaha untuk mendengar apa saja yang menjadi target Kemenkeu dalam APBN-P 2016.

Lucky mengaku, tidak menutup kemungkinan target-target tersebut akan direvisi sesuai dengan kondisi dan situasi terkini.

"Pembahasan akan terus dilakukan lebih spesifik terkait target masing-masing Dirjen," kata Lucky, kepada Kontan Minggu (31/7/2016).

Terkait target tax amnesty, Lucky mengatakan hingga saat ini pihaknya masih optimis bisa mencapainya. Termasuk di antaranya target tambahan penerimaan pajak sebesar Rp 165 triliun dan target dana repatriasi yang masuk sebesar Rp 1.000 triliun.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan pelayanan maksimal kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang berniat mendeklarasikan atau merepatriasi hartanya, melalui kebijakan tax amnesty.

Pelayanan tidak bisa disepelekan, karena jika tidak maksimal akan mempengaruhi kepercayaan WNI untuk ikut program ini.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Turun Rp 2.000 Per Gram, Simak Harga Emas Antam Hari Ini

Turun Rp 2.000 Per Gram, Simak Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kg

Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
IFG Bikin RBC Jasindo dari Minus Menjadi 137,21 Persen, Ini yang Dilakukan

IFG Bikin RBC Jasindo dari Minus Menjadi 137,21 Persen, Ini yang Dilakukan

Whats New
Gandeng MRT Jakarta, BCA Digital Berikan Promo 'Cashback' 100 Persen

Gandeng MRT Jakarta, BCA Digital Berikan Promo "Cashback" 100 Persen

Spend Smart
Limit Transfer Sesama BRI via ATM, BRImo, dan Internet Banking

Limit Transfer Sesama BRI via ATM, BRImo, dan Internet Banking

Spend Smart
7 Tahun Beroperasi di Indonesia, JD.ID Tutup 31 Maret 2023

7 Tahun Beroperasi di Indonesia, JD.ID Tutup 31 Maret 2023

Whats New
Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Whats New
Ingin Validasi NIK-NPWP atau Lapor SPT, tapi Lupa Sandi Akun DJP Online? Ini Solusinya

Ingin Validasi NIK-NPWP atau Lapor SPT, tapi Lupa Sandi Akun DJP Online? Ini Solusinya

Whats New
Mampukah IHSG Hari Ini Bangkit? Simak Analisisnya

Mampukah IHSG Hari Ini Bangkit? Simak Analisisnya

Whats New
10 Saham Ini Paling Banyak Diborong Asing Kemarin

10 Saham Ini Paling Banyak Diborong Asing Kemarin

Whats New
Aturan Baru PPh Final 0,5 Persen bagi UMKM di PP Nomor 55 Tahun 2022

Aturan Baru PPh Final 0,5 Persen bagi UMKM di PP Nomor 55 Tahun 2022

Whats New
Cara Beli Tiket Kereta Panoramic, Rute Gambir-Bandung PP dan Gambir-Surabaya Gubeng PP

Cara Beli Tiket Kereta Panoramic, Rute Gambir-Bandung PP dan Gambir-Surabaya Gubeng PP

Whats New
[POPULER MONEY] Klarifikasi Menpan-RB soal Rp 500 Triliun Pemborosan Anggaran Kemiskinan | JD.ID Tutup

[POPULER MONEY] Klarifikasi Menpan-RB soal Rp 500 Triliun Pemborosan Anggaran Kemiskinan | JD.ID Tutup

Whats New
Mengenal Dampak Inflasi bagi Ekonomi Nasional, Mulai dari Penurunan Daya Beli sampai Tingkat Pengangguran

Mengenal Dampak Inflasi bagi Ekonomi Nasional, Mulai dari Penurunan Daya Beli sampai Tingkat Pengangguran

Whats New
Lewat Kerja Sama Layanan BaaS, BCA Digital Bidik 20.000 Pengguna MRT Jakarta Jadi Nasabah Baru

Lewat Kerja Sama Layanan BaaS, BCA Digital Bidik 20.000 Pengguna MRT Jakarta Jadi Nasabah Baru

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+