Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Kaji Penamaan Laut di Utara Natuna

Kompas.com - 03/08/2016, 21:00 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

CILEGON, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Kemaritiman bersama TNI Angkatan Laut menggelar rapat tertutup di atas KRI Rigel yang berada di perairan Selat Sunda. Usai rapat, pemerintah mengakusedang membahas rencana penamaan laut di utara Natuna.

"Iya ada kebijakan Natuna soal penamaan," ujar Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman Arief Havas Oegroseno di Cilegon, Rabu (3/8/2016).

Saat ini kata dia, pemerintah masih terus melalukan studi terkait rencana penanaman laut di utara Natuna.

Menurut Havas, penamaan wilayah perairan di utara Natuna itu memiliki standar-standar yang harus dipenuhi.

Seperti diketahui, perairan Natuna kerap dimasuki kapal-kapal perikanan asing. Kasus terbaru yang menyita perhatian publik adalah masuknya kapal nelayan China ke wilayah tersebut.

Negeri Tirai Bambu itu bahkan mengklaim wilayah laut di perairan Natuna merupakan zona penangkapan ikan tradisional nelayan China.

Pemerintah Indonesia sendiri menilai pernyataan China atas Natuna hanya klaim semata. Sebab Indonesia tidak mengenal adanya zona tradisional penangkapan ikan tersebut.

Pemerintah sudah menetapkan strategi untuk menjaga perairan Natuna yang kerap dimasuki kapal asing.

Strategi itu yakni mendorong industri perikanan di Natuna, mengembangkan pariwisata di Natuna, melakukan evaluasi sektor minyak dan gas di Natuna, dan mengerahkan penjagaan keamanan di perairan Natuna yang lebih ketat.

Kompas TV Bakamla Tangkap 2 Kapal Pencuri Ikan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com