Ganjar Klarifikasi Pidato Jokowi soal Dana Mengendap di Bank Daerah

Kompas.com - 04/08/2016, 16:15 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ditemui di sela-sela Rakornas VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Jakarta, Kamis (4/8/2016). Estu Suryowati/Kompas.comGubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ditemui di sela-sela Rakornas VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Jakarta, Kamis (4/8/2016).
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo memberikan klarifikasi kepada media atas pidato Presiden RI Joko Widodo, terkait dana transfer daerah yang mengendap di bank Jateng sebesar Rp 2,46 triliun.

Jokowi dalam pidatonya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyebut, Jawa Tengah menduduki peringkat keenam sebagai pemerintah provinsi yang malas serap anggaran.

Jokowi menyebut, dana yang mengendap di bank daerah mencapai Rp 2,46 triliun.

"Saya bingung, ini angka Rp 2,46 (triliun) ini simpanan apa? Biro keuangan saya lapor, simpanan di bank Jateng itu adalah rekening kas umum daerah (RKUD)," kata Ganjar ditemui di sela-sela Rakornas VII TPID, di Jakarta, Kamis (4/8/2016).

Ganjar mengatakan, simpanan tersebut merupakan kas umum daerah.

Kas umum daerah ini merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari, misalnya, pajak kendaraan bermotor.

Selain itu, ada cadangan-cadangan penerimaan yang juga dimasukkan ke RKUD, termasuk transfer daerah.

Meski begitu, angka yang disebutkan Jokowi sebesar Rp 2,46 triliun itu keliru.

Posisi tanggal 4 Agustus 2016, saldo RKUD Jateng sebesar Rp 1,878 triliun, terdiri atas saldo giro di Bank Jateng sebesar Rp 538 miliar, dan deposito di tiga bank dengan total nilai Rp 1,34 triliun.

"Maka saya bilang, angka (Rp 2,46 triliun) itu dari mana ya? Maka tadi saya ketemu Pak Teten, ngobrol-ngobrol, Mas Teten kayaknya ini angka kok beda ya. Coba sampaikan ke Presiden," ucap Ganjar.

"Usul saya, Menkeu, begitu melihat (laporan) seperti itu, direct (langsung) telepon ke Gubernur. Tanya 'Kenapa duitnya ini? Saya minta tolong yang (belanja) ini didorong'. Maka, fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah bisa berjalan," pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi blakblakan merinci sepuluh pemerintah provinsi yang paling malas serap anggaran karena dana yang mengendap di bank daerah cukup besar.

Kesepuluh pemerintah provinsi tersebut adalah DKI Jakarta (Rp 13,9 triliun), Jawa Barat (Rp 8,034 triliun), Jawa Timur (Rp 3,9 triliun), Riau (2,86 triliun), Papua (Rp 2,59 triliun), Jawa Tengah (Rp 2,46 triliun), Kalimantan Timur (Rp 1,57 triliun), Banten (Rp 1,52 triliun), Bali (Rp 1,4 triliun), dan Aceh (Rp 1,4 triliun).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Whats New
IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

Whats New
Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Whats New
Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Whats New
LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

Whats New
Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Whats New
Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Whats New
Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Whats New
Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Whats New
Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Whats New
Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Spend Smart
Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Spend Smart
Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Whats New
Mau Jadi Negara Maju, Porsi Pasar Keuangan RI Harus 400 Persen dari PDB

Mau Jadi Negara Maju, Porsi Pasar Keuangan RI Harus 400 Persen dari PDB

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.