Pemotongan Anggaran Pemerintah Dinilai Mampu Dorong Investasi Swasta

Kompas.com - 08/08/2016, 13:09 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sosialisasi program tax amnesty HIPMI, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (5/8/2016). Pemerintah melakukan pemangkasan belanja pada APBN sebagai upaya untuk penghematan. Estu Suryowati/Kompas.comMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sosialisasi program tax amnesty HIPMI, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (5/8/2016). Pemerintah melakukan pemangkasan belanja pada APBN sebagai upaya untuk penghematan.
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

MALANG, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Andreas Eddy Susetyo berharap pemotongan anggaran yang diputuskan pemerintah sebesar Rp 133,8 triliun, bisa membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terlihat lebih kredibel dan pada akhirnya mampu mendorong tumbuhnya investasi swasta.

"Maka dengan (pemotongan anggaran) ini diharapkan investasi swasta bisa bergerak," kata Andreas ditemui usai pengujuhan TPAKD dan peluncuran Pro-Desiku di Malang, Jawa Timur, Senin (8/8/2016).

Menurut anggota DPR-RI dari Fraksi PDIP ini, pemotongan anggaran mampu mengurangi ketidakpastian. Pemotongan anggaran menjadi jawaban dari pertanyaan banyak pihak, utamanya pelaku usaha sektor swasta.

"Sebab, selama ini banyak yang mempertanyakan bagaimana kalau penerimaan negara dari perpajakan tidak tercapai? Apakah akan membuat menjadi tiga persen defisitnya? Padahal dalam UU Keuangan Negara, hanya membatasi tiga persen," jelas Andreas.

Dia mengatakan, sebenarnya Komisi XI DPR-RI sudah sejak pembahasan APBN Perubahan 2016 telah mewanti-wanti pemerintah untuk menyusun target yang realistis, sehingga menghasilkan APBN yang kredibel serta menciptakan kepecayaan masyarakat.

Akan tetapi, Menteri Keuangan kala itu Bambang PS Brodjonegoro masih bersikap sangat optimistis. Hal ini terlihat dari pernyataan Bambang yang selalu diulang-ulang, bahwa pemerintah akan melakukan "extra effort".

Sementara itu, Sekjen Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Karumpa menilai sebaliknya. Dia meminta agar pemerintah tidak memangkas anggaran, utamanya terkait dengan pembangunan infrastruktur.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bagaimanapun, infrastruktur menjadi prioritas pemerintah, sehingga dana untuk proyek infrastruktur tidak ikut dipotong," jelasnya.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.