Faisal Basri: Kasus Arcandra Jadi Pembelajaran Berharga Presiden Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua puluh hari menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak dilantik 27 Juli 2016, Arcandra Tahar diberhentikan dengan hormat oleh Presiden RI Joko Widodo pada 15 Agustus 2016 terkait status dwikewarganegaraan Indonesia dan Amerika Serikat.

Sejak pengangkatannya sebagai pengganti Sudirman Said, publik pada mulanya menaruh harapan besar pada pemegang predikat doktor di bidang laut lulusan Texas A & M University itu.

Namun, isu dwikewarganegaraan Arcandra mulai menyeruak dua pekan terakhir.

Bahkan, sejak akhir pekan lalu, Istana diam-diam bolak-balik memanggil Arcandra lantaran pemberitaan dwikewarganegaraan yang gencar.

Desakan dari berbagai pihak agar pria asal Padang itu mundur dari jabatannya makin kencang.

Bahkan, sejumlah pengamat malah menyasar Presiden Jokowi yang dinilai tidak teliti dalam memilih para pembantunya.

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, menyampaikan, kasus seperti ini seharusnya menjadi pembelajaran berharga bagi Presiden.

"Ke depan, baiknya pengecekan lebih saksama supaya tidak menimbulkan kontroversi yang tidak perlu," kata Faisal kepada Kompas.com, Senin.

Mantan Ketua Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas (RTKM) itu pun menilai ada baiknya para pejabat, khususnya di lingkungan Istana, tidak memperkeruh polemik dengan memberikan pernyataan yang berbeda-beda.

"Dalam menangani seperti ini, jangan banyak pejabat bicara. Cukup jubir Presiden," kata Faisal.

Ia pun berharap kepada semua pihak untuk mengetahui persis latar belakang calon pejabat yang diajukan.

"Tetapi, syukurlah ini cepat selesai," kata dia.

Arcandra diberhentikan oleh Jokowi di Istana Senin malam.

Dalam konferensi pers pukul 21.00, disebutkan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Pelaksana Tugas Menteri ESDM, menggantikan Arcandra.