Faisal Basri: Tak Perlu "Holding" Migas, Cukup PGN Ambil Alih Pertagas

Kompas.com - 19/08/2016, 14:30 WIB
Faisal Basri, pakar ekonomi dari Universitas Indonesia. KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOFaisal Basri, pakar ekonomi dari Universitas Indonesia.
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk holding migas selain banyak menabrak aturan hukum ternyata tidak lazim dilakukan di dunia korporasi dan investasi. Hal itu disampaikan mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri dalam paparan terbarunya. 

Menurut Faisal, skema holding migas yang diajukan Kementerian BUMN kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukanlah skema holding sesungguhnya, melainkan hanya sebatas aksi korporasi semata, yakni PT Pertamina (Persero) mengambil alih PT Perusahaan Gas Negara (Persero) atau PGN, dengan kemanisme inbreng saham.

"Cara inbreng dalam bentuk saham tidak lazim. Biasanya inbreng dalam bentuk aset, sumber daya manusia, dan uang tunai," ujar mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri dalam risetnya, seperti dikutip di Jakarta, Jumat (19/8/2016).

Dengan skema holding dari Kementerian BUMN ini, PGN tidak lagi berstatus sebagai BUMN melainkan swasta murni yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Faisal mengatakan, alasan Kementerian BUMN membentuk Holding Migas ini adalah agar terdapat sinergi usaha yang lebih baik antar perusahaan. Setelah Pertamina mencaplok PGN, kemudian anak usaha Pertamina yang baru dibentuk pada 2007 yakni PT Pertagas yang memiliki bisnis yang sama dengan PGN, akan dilebur ke PGN.

"Mengapa tidak menempuh opsi awal saja, yaitu PGN mengambil alih Pertagas," tandas Faisal.

Faisal mengungkapkan, rencana PGN mengambil alih Pertagas sebenarnya sudah dikaji lama. Hal ini berawal dari keprihatinan Presiden atas harga gas di dalam negeri yang relatif mahal, terutama gas untuk industri.

Lantas Presiden memerintahkan agar Pertagas (anak usaha Pertamina) diambil alih oleh PGN. Bahkan sampai awal November 2015, skema PGN mengambil alih PGN masih hidup dan tercantum dalam Roadmap Sektor Energi Kementerian BUMN.

Namun tiba-tiba Kementerian BUMN memunculkan skema induk BUMN energi yang tak lama kemudian berubah nama menjadi industri BUMN Migas (Holding Migas).

"Tapi, setelah Deputi Menteri BUMN yang membawahi BUMN (Edwin Hidayat) menjadi Wakil Komisaris Utama Pertamina pada 29 Maret 2016, roadmap yang pernah ia presentasikan pun tidak lagi jadi acuan, malah mengganti usulan dengan pembentukan holding migas," ungkap Faisal.

Salah satu alasan utama dirinya menolak konsep holding migas dari Kementerian BUMN ini, yakni PGN merupakan perusahaan yang sehat dan tingkat eksternalitas (bermanfaat bagi masyarakat luas) dan efisiensi yang tinggi.

"PGN merupakan BUMN yang tidak ada masalah, tingkat efisiensinya tinggi, dan ekternalitasnya tinggi. BUMN seperti ini jangan diganggu, jangan digabung dengan yang masih sakit atau yang bisnisnya merupakan substitusi," terang Faisal.

Faisal menambahkan, mengelola BUMN tidak semestinya harus dengan pendekatan korporasi. Ingat kehadiran BUMN mengemban misi khusus.

"Pendiri Republik ini dengan jernih mengamanatkan pembentukan PGN sebagaimana termaktub dalam PP Nomor 19 Tahun 1965. Misi setupa termaktub pula dalam PP Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) atau PGN sebagai BUMN," tutup Faisal.

Kompas TV Pemerintah Serahkan 56,9% Saham PGN ke Pertamina
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

NIK Bakal Jadi NPWP Mulai Tahun Depan

NIK Bakal Jadi NPWP Mulai Tahun Depan

Whats New
Pedagang Pasar: Kami Belum Dapati Migor Curah Melimpah, HET Juga Belum Turun...

Pedagang Pasar: Kami Belum Dapati Migor Curah Melimpah, HET Juga Belum Turun...

Whats New
Asabri Link Perluas 1.000 Titik Layanan di Seluruh Indonesia

Asabri Link Perluas 1.000 Titik Layanan di Seluruh Indonesia

Rilis
Harga Emas Dunia Melonjak, Dipicu Pelemahan Dollar AS

Harga Emas Dunia Melonjak, Dipicu Pelemahan Dollar AS

Whats New
Distributor Motor Saratoga (MPMX) Bakal Bagikan Dividen Rp 800 Miliar

Distributor Motor Saratoga (MPMX) Bakal Bagikan Dividen Rp 800 Miliar

Rilis
Cek Kurs Rupiah Hari Ini di BNI hingga Bank Mandiri

Cek Kurs Rupiah Hari Ini di BNI hingga Bank Mandiri

Whats New
BSI Gandeng Anak Usaha Jasa Marga untuk Kembangkan Bisnis di Ruas Jalan Tol

BSI Gandeng Anak Usaha Jasa Marga untuk Kembangkan Bisnis di Ruas Jalan Tol

Rilis
Bank BNI Resmi Caplok Bank Mayora

Bank BNI Resmi Caplok Bank Mayora

Whats New
Cerita Perajin Batik Madura Tanjungbumi: Sebulan Bisa Laku Lebih dari 100 Lembar Usai Gabung Marketplace Bakaoo.id

Cerita Perajin Batik Madura Tanjungbumi: Sebulan Bisa Laku Lebih dari 100 Lembar Usai Gabung Marketplace Bakaoo.id

Rilis
Tips dan Rahasia Sukses Berbisnis via Aplikasi Digital Ibu Titin, hingga Berhasil Membesarkan 3 Anaknya walau Hanya Orangtua Tunggal

Tips dan Rahasia Sukses Berbisnis via Aplikasi Digital Ibu Titin, hingga Berhasil Membesarkan 3 Anaknya walau Hanya Orangtua Tunggal

Whats New
Gagal Bayar Utang, Gubernur Bank Sentral Sri Lanka: Sampai Ada Restrukturisasi, Kami Tidak Bisa Membayar

Gagal Bayar Utang, Gubernur Bank Sentral Sri Lanka: Sampai Ada Restrukturisasi, Kami Tidak Bisa Membayar

Whats New
Dilema Sri Mulyani, Pilih Tambah Anggaran Subsidi atau Buat Pertamina-PLN Berdarah-darah

Dilema Sri Mulyani, Pilih Tambah Anggaran Subsidi atau Buat Pertamina-PLN Berdarah-darah

Whats New
Rupiah dan IHSG Melaju di Zona Hijau Pagi Ini

Rupiah dan IHSG Melaju di Zona Hijau Pagi Ini

Whats New
Makin Berkilau, Harga Emas Antam Melonjak Rp 12.000 Jadi Rp 985.000 Per Gram Hari Ini

Makin Berkilau, Harga Emas Antam Melonjak Rp 12.000 Jadi Rp 985.000 Per Gram Hari Ini

Spend Smart
Krakatau Steel Tambah Modal di Krakatau Posco, Erick Thohir: Perkuat Industri Baja Nasional

Krakatau Steel Tambah Modal di Krakatau Posco, Erick Thohir: Perkuat Industri Baja Nasional

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.