Menteri Desa: Persoalan Ekonomi di Desa adalah Pengolahan Pasca-panen

JAKARTA, KOMPAS.com - Eko Putro Sandjojo telah resmi menjadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT) sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 27 Juli 2016 lalu.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menggantikan Marwan Jafar, yang juga kader partai tersebut.

Menarik untuk mengetahui apa dan bagaimana program-program yang akan dijalankan oleh pria kelahiran Jakarta, 21 Mei 1965, itu selaku Menteri Desa yang baru.

Apakah Eko, mantan Direktur Utama PT Sierad Produce Tbk dan Komisaris Independen PT Central Proteina Prima Tbk ini, harus bekerja keras untuk menyesuaikan diri dengan tugas barunya?

Serta bagaimanakah Menteri Eko berencana memecahkan segala macam permasalahan desa? Misalnya, mengenai BUMDes dan pengelolaan dana desa?

Untuk mengetahui pemikiran Menteri Desa yang baru ini, simak wawancara khusus Kompas.com bersama Eko Putro Sandjojo berikut ini: 

Kompas.com (Tanya/T):  Boleh diceritakan, bagaimana proses Pak Eko bisa menjadi Menteri DPDTT?

Eko Putro Sandjojo (Jawab/J): Saya tidak tahu juga. Tahu-tahu suruh datang ke Istana. Tetapi, memang saya di tim transisi lama sama Pak Jokowi. Mungkin background saya lebih di pangan, peternakan. Saya juga tidak tahu dasar penempatan saya di sini. Ini yang pertama jadi pejabat publik.

T: Bagaimana kemudian Bapak menyesuaikan diri jadi pejabat publik? Padahal sebelumnya di korporasi?

J: Harus menyesuaikan banyak hal. Bedanya kalau di swasta lebih gampang bikin aturan (internal), tetapi sekarang sebagai pejabat publik harus sesuai undang-undang. Itu saya harus adaptasi. Kami tidak mau pejabat-pejabat kami jujur tetapi salah administrasi, malah jadi masalah. Kuncinya, kebijakan yang baik bisa dijembatani administrasi yang baik.