Menteri Desa: Persoalan Ekonomi di Desa adalah Pengolahan Pasca-panen

T: Program Kementerian Desa yang baru lebih ke pendekatan bisnis, apakah stakeholder lain sudah siap?

J: Ya kami mesti kawal, mesti komunikasi ke mereka lagi. Saya rasa kesiapan mereka beda-beda, jadi tugas kami mengawal daerah-daerah yang belum siap.

Kami juga akan jadikan daerah siap untuk jadi contoh.  Karena kalau kami bikin program baru belum tentu berhasil. Kenapa yang ada tidak kami manfaatkan?

Saya hampir tiap minggu ke desa. Tim saya sedang cari desa yang jelek dan desa yang bisa jadi contoh. Kemarin saya sudah beberapa desa di Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Bahkan sampai 17 Agustus pun saya di perbatasan Timor Leste di Belu. Minggu depan ke Jawa Timur atau Riau. Kemudian Insya Allah saya lebaran Idul Adha di Lebak, Pandeglang. 

Belajar dari Presiden, beliau turun ke desa ya kami harus turun juga. Karena benar kalau turun ke desa kami banyak tahu dan dengar. 

T: Apa keluhan masyarakat saat turun ke desa?

J: Banyak, seperti kendala pencairan dana desa. Kan pencairan dana desa bertahap. Pencairan tahap kedua tidak akan keluar jika laporan tahap pertama tidak selesai. Tadinya kami pikir Lurahnya akan bergerak. Tetapi ternyata tidak. Lurahnya belum siap. Sehingga kami buat program pengelolaan keuangan negara untuk level Kepala Desa. 

T: Bagaimana nasib program transmigrasi? Apakah program ini berjalan?

J: Berjalan. Cuma kami ingin sempurnakan agar lebih terintegrasi. Selama ini kami putus pembangunan infrastruktur, sarana produksi tetapi tidak ada sarana pasca-panen. Pemerintah punya dana ke situ nanti kami libatkan pihak ketiga untuk masuk invetasi sarana pasca-panen.

T: Di mana saja daerah transmigran yang paling banyak?

J: Transmigran itu yang sukses banyak. Daerah-daerah transmigran di luar Jawa itu banyak. Ada dua daerah transmigran yang jadi ibukota provinsi. Ada 140 daerah transmigran yang jadi ibukota kabupaten. Ada 1.148 daerah transmigrasi yang menjadi desa-desa. Jadi banyak contoh transmigran yang sukses. 

Dan juga ada banyak anak transmigran yang jadi kepala daerah. Seperti Gubernur Bali itu anak transmigran. Salah satu Doktor di Universitas Brawijaya, Sri Wahyuni, yang kembangkan biogas itu, anak transmigran dari Pulau Buru. 

T: Dengan adanya pemangkasan anggaran, apakah program-program Kementerian Desa bisa terus berjalan?

J: Kami hargai dulu semangat dibalik pemangkasan anggaran ini, yakni membuat market jadi confidence. Artinya sejak dijalankan, rupiah juga menguat, indeks menguat.

Paling penting bagi kami, rupiah menguat sehingga dana desa nilainya lebih besar. Hal itu lebih baik daripada kami dananya banyak tetapi rupiah melemah, jadi tidak ada nilainya.

Dari kementerian kami bisa siasati, misalnya dana-dana yang tidak menyentuh desa seperti traveling, seminar-seminar itu bisa dipotong.

Kami juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain misal dalam bentuk CSR. Jangan kasih dana, tetapi pelatihan-pelatihan.

T: Apakah ada upaya untuk meningkatkan transparasi penggunaan anggaran?

J: Transparasi itu penting untuk menjaga transparansi dan kredibilitas.

Langkah pertama yang saya lakukan adalah saya perdayakan Inspektur Jenderal supaya intensif untuk audit. Kedua, empat hari saya jadi Menteri saya langsung berkunjung ke KPK. Saya minta masukan dan KPK akan dukung kekurangan kami apa, mereka juga bantu kami bikin aplikasi. 

Ketiga, perketat pengawasan. Saya percaya kesalahan anak buah adalah kesalahan pimpinan. Anak buah bisa berbuat salah karena pengawasan kurang. Pengawasan selain internal, saya juga libatkan pihak ketiga seperti KPK, BPK, BPKP, termasuk media.

T: Apakah Nahdlatul Ulama (NU) mendukung program-program yang dijalankan?

J: Mendukung, partai tidak intervensi kok, karena partai menempatkan kader di Kementerian artinya sudah merelakan kadernya milik negara Indonesia. Kalau kadernya sukses pasti partai benefit dong. Mudah-mudahan lebih banyak lagi kader yang bisa masuk ke pemerintahan.

T: Bagaimana berhubungan dengan partai lain saat menjalankan program?

J: Ke Jawa Tengah, Gubernurnya PDIP saya didukung. Ke NTT juga didukung. Ke Jawa Barat Gubernurnya PKS, saya didukung. Begitu juga di Garut, Bupatinya Gerindra, saya didukung.

Karena kami sudah melepaskan baju partai. Semua tujuannya sama, yakni memberdayakan ekonomi pedesaan. Bagaimana mengeluarkan mereka dari kemiskinan.

T: Apa harapan Anda sebagai Menteri Desa, untuk ke depan?

J: Harapannya, bersama dengan media ikut mengkampanyekan dan menyosialisasikan desa yang sukses. Keberhasilan ekonomi desa bisa secara nyata diperlihatkan, sehingga bisa meningkatkan konsumsi Indonesia.

Konsumsi naik, otomatis akan menggerakkan roda ekonomi Indonesia. Desa yang sukses tidak hanya pemerintah saja tetapi semua stakeholder seperti pengusaha, swasta, termasuk juga media.