Menteri Desa: Persoalan Ekonomi di Desa adalah Pengolahan Pasca-panen

J: Tadinya saya pikir begitu, tetapi setelah saya ketemu dengan salah satu birokrat, dedikasinya bagus dan yang penting pentunjuknya jelas. Mereka lebih canggih daripada swasta. Kami bantu untuk network juga di luar birokrasi. 

T: Apa saja permasalahan di desa-desa, saat ini?   

J: Permasalahan di desa itu beda-beda, makanya kami tidak punya program-program nasional. Kami harus mendengarkan pemimpin-pemimpin desa disana. 

Selain itu, dana alokasi desa bukan dari pusat saja. Pemerintah Pusat hanya kasih Rp 600 juta-Rp 800 juta per desa. Tetapi dari provinsi ada yang kasih Rp 500 juta-Rp 600 juta. Kalau dari kabupaten itu besar, dari Rp 200 juta- Rp 1 miliar.

Peruntukan pertama dari dana desa yakni untuk membangun infrastruktur. Kedua, untuk pengembangan pemberdayaaan ekonomi di desa. Banyak daerah, terutama di Jawa, yang infrastruktur udah cukup. Jadi jangan dipaksakan untuk bangun infrastruktur lagi. Tetapi lebih dipaksakan untuk pengembangan ekonomi desa. 

Dana Rp 1 miliar itu sebenarnya kecil untuk pembangunan ekonomi desa. Karena banyak daerah yang tidak dipaksakan untuk pertanian.

Jadi kami harus membuat suatu jasa atau industri kecil di daerah itu. Itu kami akan jadikan stimulus targetnya setiap desa nantinya punya lembaga keuangan yang bekerja sama dengan bank-bank untuk salurkan KUR.

Banyak bank yang sulit salurkan KUR, tetapi banyak masyarakat juga sulit dapatkan KUR karena kurang informasi. 

Untuk pengembangan BUMDes, kami akan kerja sama dengan Bank BUMN. Ibu Menteri Rini Soemarno juga mendukung supaya BUMDes bisa jadi channel link untuk salurkan KUR. Nantinya koperasi juga kami hidupkan. 

T: Menurut Anda, berapa besaran dana ideal untuk sebuah desa?