UU Pengampunan Pajak Dinilai Layaknya Deterjen, Kok Bisa?

Kompas.com - 24/08/2016, 20:00 WIB
Yasasan Satu Keadilan, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) dan empat warga negara dalam konferensi pers di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/7/2016). Mereka berencana menggugat Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) ke Mahkamah Konstitusi usai UU tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo. KOMPAS.com/Nabilla TashandraYasasan Satu Keadilan, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) dan empat warga negara dalam konferensi pers di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/7/2016). Mereka berencana menggugat Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) ke Mahkamah Konstitusi usai UU tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo.
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS. com - Yayasan Satu Keadilan meyakini sidang uji materi Undang-undang Pengampunan Pajak akan dilanjutkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, UU tersebut dinilai membuka pintu masuknya dana hasil kejahatan dari luar negeri ke Indonesia.

"Undang-undang ini memberikan satu tiket gratis bahkan menjadi deterjen pencuci uang haram yang ada di luar negeri," ujar Ketua Yayasan Satu Keadilan Sugeng Teguh Santoso di Gedung MK, Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Menurut Sugeng, persoalan terbesar dari dasar hukum program amnesti pajak terletak Pasal 20.

Disebutkan bahwa data dan informasi yang bersumber dari program amnesti pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntunan pidana terhadap wajib pajak.

Di dalam penjelasasn diterangkan bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut meliputi tindak pidana di bidang pajak dan tindak pidana lain. Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 24 dan 27 UUD 1945.

Pasal 24 mengatur tentang penyelengaraan peradilan sedangkan Pasal 27 tentang persamaan kedudukan warga negara di depan hukum.

Atas dasar itu, ia menyebut lahirnya UU Pengampuanan Pajak sudah seperti bonus bagi warga negara yang melakukan kejahatan baik itu di bidang pajak maupun ditindak pidana lainnya.

Kompas TV Perhimpunan Advokat Gugat UU "Tax Amnesty"
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.