Ekspor Ikan Maluku ke Perancis Terhambat Aturan yang Ketat

AMBON, KOMPAS.com - Kerja sama pemerintah Perancis dan pemerintah Propinsi Maluku di bidang ekspor perikanan sejauh ini masih menemui kendala.

Meskipun telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah Maluku dan pemerintah Prancis sejak tahun 2015, sejauh ini kerja sama ekspor perikanan tersebut belum juga terealisasi.

Dalam kerja sama itu telah disepakati bahwa Maluku akan memasok ikan tuna sebanyak 90.000 ton per tahun ke Perancis.

Gubernur Maluku Said Assagaff mengungkapkan, belum terealisasinya kerja sama itu lantaran pemerintah Prancis menghendaki ikan yang dipasok ke negara tersebut harus memliki standar dan kualitas yang tinggi.

“Masalahnya mereka (Prancis) masih tetap mau kualitas grade A dengan standard Eropa," katanya kepada waratwan di Ambon, Jumat (26/8/2016).

Selain meminta kualitas ikan yang bagus, pihak Perancis juga mempunya standard dan aturan yang ketat dalam hal ekspor perikanan.

Menurut Said, untuk mewujudkan hal itu maka mau tidak mau pemerintah Provinsi Maluku harus mematuhi standar yang diajukan pihak prancis.

“Perancis lebih ketat, kita harus benahi laboratrium dan SDM kita, Saya minta kita ikuti tetapi pasar kan tidak hanya di Eropa, ada negara-negara lain juga yang berminat. China malah saat ini paling banyak meminta ikan kita,” ungkapnya.

"Eropa terlalu ketat, sebab AS saja terima ikan kita, bahkan China malah terima ikan kita meski grade B," ungkanya.