Rasio Utang LN, Posisi Perbankan dan Pentingnya Kebijakan Moneter yang Kokoh

Pentingnya kebijakan fiskal belakangan kerap menjadi berita utama, khususnya dengan adanya upaya pemerintah Indonesia dalam menerapkan tax amnesty dan meningkatkan efektivitas  anggaran, terutama pada pengembangan  sektor infrastruktur publik.

Di saat yang sama, artikel ini berusaha mengingatkan kita akan pentingnya kebijakan moneter.

Lebih dari dua dekade yang lalu, krisis moneter membuat Indonesia bertekuk lutut. Dengan Krisis Keuangan Asia tahun1998 tersebut, kita menjadi sadar untuk memiliki kebijakan moneter yang lebih kokoh.

Perkembangan sejak krisis global 2008 juga menyoroti pentingnya kebijakan moneter.

Mungkin terdapat beragam argumen akan efektivitas stimulus moneter yang dilakukan berbagai negara dalam delapan tahun terakhir ini. Namun kita hanya dapat menerka-nerka kondisi ekonomi dunia seandainya negara-negara tersebut tidak menerapkan stimulus moneter.

Bukan tidak mungkin bahwa saat ini kita dihadapkan dengan  kondisi ekonomi dunia yang lebih buruk seandainya bank sentral negara-negara tersebut tidak menerapkan stimulus moneter. 

Satu hal yang pasti, dalam delapan tahun terakhir, pentingnya kebijakan moneter dalam ekonomi global sangatlah jelas.

Bahkan sebegitu pentingnya hingga setiap peserta pasar keuangan menganalisa setiap huruf dan kata yang dituturkan oleh Janet Yellen dari Fed Amerika Serikat (AS), Mario Draghi dari ECB  (Eropa), Haruhiko Kuroda dari BOJ) ( Jepang), dan gubernur bank sentral lainnya.

Artinya, sekali lagi saya tandaskan, meskipun Indonesia saat ini berpijak pada fondasi moneter yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan sebelum Krisis Keuangan Asia tahun 1998, kebijakan moneter masih sangatlah penting.

Hal kedua yang kami sampaikan, kami tidak pernah setuju terhadap rasio utang yang terlalu tinggi (over leverage). 

Namun, rasio utang Indonesia itu rendah, bahkan merupakan salah satu paling rendah di dunia. 

Menurut kami, rendahnya rasio utang Indonesia ini, mungkin menjadi salah satu penyebab dibalik ketidakmampuan Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Mengapa rasio utang Indonesia rendah? Padahal banyak komentator mengkritik peningkatan utang Indonesia dalam besaran nominal?

Harus diingat bahwa PDB Indonesia telah berkembang secara nominal, sehingga rasio utang kita terbilang terendah di kawasan ini. Rasio hutang tersebut diperoleh dengan membandingkan besaran nominal hutang dengan PDB.

Fakta lain, rasio utang Indonesia hanya sepertiga dari Singapura.

Jadi sekali lagi kami tegaskan, memang diakui bahwa rasio utang berlebih sangatlah berbahaya. Namun rasio utang yang terlalu rendah juga akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, diperlukan kemampuan mengelola utang dengan baik guna menyeimbangkan pertumbuhan dengan risiko.

Nah, jIka rasio utang Indonesia terhadap PDB merupakan salah satu yang terendah di kawasan ini, hal yang sama ternyata juga berlaku untuk rasio deposit terhadap PDB.

Rasio deposit dihitung dengan membandingkan dana pihak ketiga perbankan dengan PDB. Artinya, rasio utang Indonesia yang relatif rendah kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya ketersediaan likuiditas.

Hemat kami, upaya untuk meningkatkan rasio utang tanpa meningkatkan ketersediaan likuiditas terlebih dahulu dapat menyebabkan bahaya dan mengganggu stabilitas perbankan Indonesia.

Selain itu, meningkatkan rasio utang dengan merendahkan suku bunga pinjaman, apabila dilakukan berlebih, akan memiliki dampak negatif terhadap stabilitas sistem perbankan.

Penurunan bunga pinjaman berlebih memaksa perbankan untuk menurunkan bunga simpanan (deposit rate). Dampaknya. penurunan bunga simpanan akan memangkas minat pemilik dana yang kemudian dapat berimbas pada kondisi likuiditas perbankan.

Dapat terlihat dengan cepat bagaimana penurunan bunga pinjaman berlebih akan meningkatkan permintaan terhadap pinjaman, menguras likuiditas perbankan.

Di saat yang sama, untuk menghadapi bunga pinjaman yang lebih rendah, perbankan akan menurunkan bunga simpanan, yang menurunkan alur masuk likuiditas ke perbankan.

Skenario ini dengan cepat menggambarkan risiko pengetatan likuiditas yang dapat berakibat negatif terhadap stabilitas sistem perbankan.

Kondisi saat inilah yang dihadapi oleh sektor perbankan Indonesia agak berbeda dibandingkan dengan satu dekade lalu.

Sebagai buntut dari Krisis Keuangan Asia di 1998, rasio utang Indonesia terhadap PDB turun secara signifikan.

Selama periode tersebut, rasio pinjaman terhadap simpanan juga menurun, yang menyebabkan bank-bank memiliki likuiditas yang berlebih.

Kelebihan likuiditas antara 2002-2012 memungkinkan sektor perbankan untuk mencapai pertumbuhan kredit yang tinggi tanpa kebutuhan untuk menambah likuiditas secara signifikan.

Namun, dengan rasio pinjaman terhadap tabungan di sistem perbankan yang saat ini sudah mendekati 100 persen, kelebihan likuiditas tersebut tidak lagi tersedia.

Tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh sistem perbankan Indonesia adalah jumlah bank yang besar, dimana Indonesia saat ini memiliki hampir 120 bank.

Dengan likuiditas yang terbatas dan dengan jumlah bank yang banyak, bank-bank berebut likuiditas dengan menawarkan suku bunga yang tinggi.

Masalah ini diperburuk oleh segmentasi likuiditas di perbankan, dimana bank-bank besar memiliki ekses dana yang besar.

Mengingat kondisi tersebut, kami percaya bahwa sangatlah penting bagi regulator untuk lebih berhati-hati dan memastikan kecukupan likuiditas di sistem perbankan.