Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub: Proyek Tol Laut Butuh Penyempurnaan

Kompas.com - 27/08/2016, 18:44 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bagi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, keberadaan pelabuhan dan pengadaan kapal belumlah menandakan kehadiran negara dalam konektivitas. Konektivitas itu, kata dia, berarti jika kapal-kapal itu bisa dijalankan dengan frekuensi teratur, pelabuhan-pelabuhan berfungsi, dan disparitas harga antar wilayah menurun.

Pemerintah Joko Widodo sejak awal terbentuk telah menggaungkan semangat konektivitas melalui pembangunan "Tol Laut". Namun, Budi menilai, keberadaan Tol Laut ini masih belum mencapai tujuan konektivitas.

Budi mengatakan, pemerintah membangun "Tol Laut" dengan tujuan menurunkan disparitas harga secara konsisten. Namun, ia menyampaikan, laporan dari Pelni menyebutkan bahwa harga barang-barang di daerah-daerah yang dilintasi Tol Laut turun 30 persen, tetapi tidak konsisten.

"Karena katakanlah barang datang sebulan sekali atau dua kali. Barang itu bisa diakuisisi oleh pedagang di sana (spekulan). Sehingga dalam beberapa hari, harganya bisa naik lagi," kata Budi seusai kunjungan di Kalibaru, Jakarta, Sabtu (27/8/2016).

Selain itu, masalah lain yang muncul dari "Tol Laut" ini adalah persaingan dengan swasta. Budi mengatakan, banyak swasta yang komplain jalur trayeknya "dipotong" oleh kapal-kapal dari Jakarta. Misalnya, kata dia, trayek Jakarta-Papua via Makassar oleh Pelni.

"Swasta komplain, kan sudah ada swasta Jakarta ke Makassar. Dan, coba dilihat harga beras di Jakarta dan Makassar sama atau tidak? Jika sama, maka jalur Pelni mulainya bukan dari Jakarta, tetapi dari Makassar ke Papua. Sehingga tol yang sudah dibuat swasta bisa menjadi lebih besar," ujar mantan bos Angkasa Pura II itu.

Contoh lain, jalur pelayaran dari Jakarta ke Natuna. Budi melihat ada baiknya Pelni belayar dari Pontianak ke Natuna, sebab sudah banyak swasta yang melayani rute Jakarta-Pontianak.

"Tanpa bermaksud mengatakan apa yang dilakukan dulu itu kurang, memang dibutuhkan penyempurnaan tol laut. Dalam kesempatan di Danau Toba juga Pak Presiden berharap dilakukan perbaikan-perbaikan," pungkas Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

Whats New
Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Whats New
Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Whats New
OJK Sebut Perbankan Mampu Antisipasi Risiko Pelemahan Rupiah

OJK Sebut Perbankan Mampu Antisipasi Risiko Pelemahan Rupiah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com