Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BUMN Harus Bangun Infrastruktur Telekomunikasi di Daerah Terluar?

Kompas.com - 29/08/2016, 16:59 WIB
Penulis Aprillia Ika
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk daerah terluar diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), melalui Kementerian BUMN.

Dengan demikian, bukan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mewajibkan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) untuk membangun infrastruktur telekomunikasi daerah terluar.

Hal ini ditegaskan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pada pertemuan dengan DPR pekan lalu. "Saya tidak pernah mewajibkan Telkom untuk membangun di daerah remote," terang Menteri Rudiantara di depan anggota Komisi I DPR RI pada 24 Agustus 2016 yang lalu.

Rudiantara menjawab hal itu terkait polemik Revisi PP 52 dan 53 tahun 2000 serta rencana penurunan tarif interkoneksi.

Pernyataan Rudiantara tersebut memicu sejumlah bantahan dari berbagai pihak.  Salah satunya dari Prakoso, Wakil Ketua Desk Ketahanan dan Keamanan Cyber Nasional, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Dia mengatakan, pernyataan Menteri Rudiantara seperti dia tidak mengerti Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal pasal 28 F UUD 1945.
 
Dalam pasal 28F UUD 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

"Jika perusahaan telekomunikasi yang mayoritas sahamnya dimiliki asing tak mau membangun di daerah terpencil, lalu bagaimana pemerintah bisa memenuhi hak mereka?" kata Prakoso.
 
Sebagai contoh, pernah terjadi 10 desa di Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Hulu mengancam akan pindah kewarganegaraan ke Malaysia. Penyebabnya, karena merasa tidak mendapat perhatian dan keadilan dari pemerintah khususnya dalam mendapatkan layanan telekomunikasi.

Pada saat itu pemerintah melalui BUMN telekomunikasinya langsung mengoperasikan lima BTS (Base Transceiver Station) di wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia.

Peresmian dilakukan oleh Menkominfo Rudiantara pada 15 Desember 2014 di Desa Tiong Ohang, Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur.

Dia menambahkan, di dalam Rencana Pitalebar Indonesia 2014 – 2019 tertulis dengan jelas bahwa pemerintah akan membangun Konektivitas Nasional yang merupakan bagian dari dari konektivitas global.

Tujuannya agar pelayanan dasar telekomunikasi ini dapat dinikmati oleh masyarakat di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan dalam rangka pemerataan pembangunan.
 
Menurut Prakoso, Rencana Pitalebar Indonesia tersebut juga sesuai dengan poin ketiga Nawa Cita Presiden Joko Widodo tentang membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

"Jika Menkominfo tidak berani ‘memaksa’ para operator tersebut membangun di daerah terpencil dan perbatasan, artinya keberpihakkan beliau kepada operator asing sangat jelas. Beliau juga tidak mendukung program Nawa Cita Presiden Joko Widodo," terang Prakoso.

Kompas TV Biaya Interkoneksi Telekomunikasi Turun 26%

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Papan Pemantauan Khusus akan Meluncur Tahun Ini

Papan Pemantauan Khusus akan Meluncur Tahun Ini

Whats New
Dipanggil Jokowi ke Istana, Buwas: Bahas Harga Beras, Bukan 'Reshuffle'

Dipanggil Jokowi ke Istana, Buwas: Bahas Harga Beras, Bukan "Reshuffle"

Whats New
Berbagi Kebahagiaan, PUBG Mobile Indonesia Salurkan Bantuan untuk 7 Yayasan Sosial

Berbagi Kebahagiaan, PUBG Mobile Indonesia Salurkan Bantuan untuk 7 Yayasan Sosial

Rilis
PIP Targetkan Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro Capai 2,2 Juta Debitur di 2023

PIP Targetkan Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro Capai 2,2 Juta Debitur di 2023

Whats New
Lewat Pendampingan Melekat, Sinar Mas Dukung UMKM Naik Kelas

Lewat Pendampingan Melekat, Sinar Mas Dukung UMKM Naik Kelas

Rilis
Menko Airlangga Bantah Implementasi B35 Bikin Minyakita Langka

Menko Airlangga Bantah Implementasi B35 Bikin Minyakita Langka

Whats New
Cek, Ini Tarif Listrik per-kWh yang Berlaku pada Februari 2023

Cek, Ini Tarif Listrik per-kWh yang Berlaku pada Februari 2023

Spend Smart
B35 akan Diimplementasikan Besok, Menko Airlangga: Seluruhnya Sudah Siap

B35 akan Diimplementasikan Besok, Menko Airlangga: Seluruhnya Sudah Siap

Whats New
Fasilitasi Pendidikan Layak bagi Anak, Pupuk Kaltim Kembali Buka Program Beasiswa PKTPP

Fasilitasi Pendidikan Layak bagi Anak, Pupuk Kaltim Kembali Buka Program Beasiswa PKTPP

Whats New
Tumbuh 46,9 Persen, Bank Mandiri Bukukan Laba Bersih Rp 41,2 Triliun

Tumbuh 46,9 Persen, Bank Mandiri Bukukan Laba Bersih Rp 41,2 Triliun

Whats New
Susul Shopee, Lazada Juga Turunkan 'Seller' yang Jual Minyakita di Atas HET

Susul Shopee, Lazada Juga Turunkan "Seller" yang Jual Minyakita di Atas HET

Whats New
Nasabah Wanaartha Life Ajukan PKPU, Tim Likuidasi: Bukan Berarti Mereka Tak Percaya

Nasabah Wanaartha Life Ajukan PKPU, Tim Likuidasi: Bukan Berarti Mereka Tak Percaya

Whats New
Seller Shopee Jual Minyakita di Atas HET, Manajemen: Kami akan Turunkan

Seller Shopee Jual Minyakita di Atas HET, Manajemen: Kami akan Turunkan

Whats New
Dukung Ekosistem Ekonomi Digital, Bank Jago: Yang Diperlukan adalah Keberanian dan Keberpihakan

Dukung Ekosistem Ekonomi Digital, Bank Jago: Yang Diperlukan adalah Keberanian dan Keberpihakan

Whats New
DPR Singgung Kementan Klaim Beras Surplus, Bapanas: 6 Bulan Terakhir Defisit

DPR Singgung Kementan Klaim Beras Surplus, Bapanas: 6 Bulan Terakhir Defisit

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+