PP Muhammadiyah Gugat UU "Tax Amnesty", Program Ini Semakin Banyak Ganjalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Program tax amnesty yang digulirkan pemerintah sejak 1 Juli 2016 kini semakin banyak menuai tantangan regulasi. Kali ini, PP Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi massa besar, akan menggugat UU Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Padahal, saat ini program tax amnesty ini sedang dibayangi melesetnya perolehan target anggaran.

Menurut PP Muhamamdiyah, ada beberapa alasan untuk menggugat tax amnesty ini. Pertama, melencengnya tujuan awal tax amnesty.

"Kebijakan ini melenceng dari tujuan, dan akan membebani masyarakat," tandas  Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Syaiful Bahri, Minggu (28/8/2016).

PP Muhammadiyah menilai, tujuan tax amnesty adalah memberikan pengampunan ke para konglomerat yang memarkirkan dananya di luar negeri agar dapat dikembalikan ke dalam negeri.  

Kenyataanya, aturan ini meluas hingga rakyat biasa juga diwajibkan ikut program ini. Jika tidak ikut, kena sanksi," katanya.

Padahal, rakyat tak punya kesalahan seperti yang dilakukan oleh para pengusaha yang menaruh dananya di luar negeri. Dengan begitu, aturan itu menyamakan rakyat dengan para konglomerat yang menghindari pajak.  

Kedua, pembahasan UU Pengampunan Pajak tidak transparan, karena dilakukan dengan cepat dan tanpa naskah akademik.

Rencana gugatan ini merupakan hasil rapat kerja nasional Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah di Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, akhir pekan kemarin. Selanjutnya, kajian ini akan diserahkan ke Pimpinan Pusat untuk diputuskan bulan September  2016 ini.

Tak hanya Muhammadiyah, sebelumnya Yayasan Satu Keadilan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia  juga telah menggugat 11 pasal dalam l UU Pengampunan Pajak. Antara lain: pasal 1 angka 1 dan 7, pasal 3 ayat (1), (3) dan (5), pasal 4, pasal 11 ayat (2) dan (3), pasal 19, pasal 21, 22, dan pasal 23.

Sebanyak 21 alasan dikemukakan. Antara lain melegalkan praktik legal pencucian uang, memberikan prioritas dan keistimewaan bagi pengemplang pajak. Informasi dari situs MK, dua gugatan ini masih dalam proses perbaikan permohonan.

Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan,  kebijakan pengampunan pajak disepakati oleh pemerintah dan parlemen pada akhir Juni lalu memang tanpa persiapan matang. Akibatnya, banyak terjadi kebingungan dan kekhawatiran di masyarakat.

Makanya, Presiden Joko Widodo kembali melakukan konsolidasi terkait pengampunan pajak. "Perlu segera diambil sikap jelas dan tegas, tentang sasaran tax amnesty," kata dia.

Kejelasan akan membuat masyarakat yakin atas kebijakan tax amnesty. "Jadi jangan abai atas gugatan masyarakat, termasuk dari Muhammadiyah," ujar dia. (Agus Triyono, Asep Munazat Zatnika, Handoyo)