Penghasilan dari Reksa Dana Bukan Obyek, Mengapa Perlu Dilaporkan dalam Amnesti Pajak?

Kompas.com - 30/08/2016, 08:08 WIB
Warga memasukkan formulir SPT Pajak mereka para kotak yang tersedia di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, beberapa waktu lalu.
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHOWarga memasukkan formulir SPT Pajak mereka para kotak yang tersedia di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, beberapa waktu lalu.
EditorBambang Priyo Jatmiko

Dalam kegiatan sosialisasi terkait amnesti pajak yang dilakukan beberapa bulan belakangan ini, salah satu pertanyaan atau lebih tepatnya disebut dengan keluhan dari peserta adalah perlunya mengikutkan reksa dana dalam amnesti pajak.

Dengan logika bahwa penghasilan reksa dana bukan objek pajak, maka untuk apa diikutkan lagi dalam amnesti pajak?

Pertanyaan serupa sebenarnya juga muncul untuk penghasilan yang kena pajak final seperti bunga deposito, kupon obligasi dan dividen saham. Pada saat diterima, umumnya sudah dipotong pajak.

Wajib pajak juga merasa telah menyerahkan NPWP mereka ketika membuka rekening di lembaga keuangan yang bersangkutan, sehingga merasa tidak ada lagi kewajiban untuk melakukan pelaporan.

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, ada beberapa prinsip dan peraturan dalam perpajakan yang harus kita pahami bersama.

Pelaporan Pajak di Indonesia menggunakan sistem Self Assesment. Artinya wajib pajak yang menghitung dan melaporkan sendiri penghasilan dan harta-hartanya.

Dari perpajakan, pemeriksaan akan dilakukan apabila ada ketidaksesuaian antara penghasilan dengan harta yang dimiliki atau nilai penghasilan yang dilaporkan dianggap tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Beberapa contoh ketidaksesuaian, misalnya wajib pajak yang melaporkan memiliki 1 unit rumah tinggal dan 1 unit apartemen yang masih dalam tahap cicilan ke bank.

Besarnya cicilan per bulan untuk apartemen tersebut adalah Rp 10 juta per bulan. Di laporan SPT, wajib pajak melaporkan penghasilannya adalah Rp 15 juta per bulan.

Mengapa kondisi di atas disebut janggal? Sebab untuk bisa kredit ke bank, perbandingan antara cicilan dengan penghasilan adalah 1 banding 3. Artinya dengan cicilan Rp 10 juta per bulan, setidaknya wajib pajak harus punya penghasilan atau bisnis dengan keuntungan yang minimum Rp 30 juta per bulan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan KLHK Beri Pelatihan untuk Petani Hortikultura

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan KLHK Beri Pelatihan untuk Petani Hortikultura

Rilis
[TREN BISNIS KOMPASIANA] Corporate Culture, Berdamai dengan Pandemi | Elegi Toko Buku | Bisnis Jengkol yang Menjanjikan

[TREN BISNIS KOMPASIANA] Corporate Culture, Berdamai dengan Pandemi | Elegi Toko Buku | Bisnis Jengkol yang Menjanjikan

Rilis
Peserta Kartu Prakerja Diminta Segera Tautkan Nomor Rekening dan E-Wallet

Peserta Kartu Prakerja Diminta Segera Tautkan Nomor Rekening dan E-Wallet

Whats New
Cegah Korupsi, 27 BUMN Kerja Sama dengan KPK

Cegah Korupsi, 27 BUMN Kerja Sama dengan KPK

Rilis
Kabar Gembira, BRI Turunkan Suku Bunga Kredit untuk Semua Segmen

Kabar Gembira, BRI Turunkan Suku Bunga Kredit untuk Semua Segmen

Spend Smart
Perpres tentang Investasi Miras Dicabut, Bagaimana Nasib Usaha Eksisting?

Perpres tentang Investasi Miras Dicabut, Bagaimana Nasib Usaha Eksisting?

Whats New
BEI Minta Gojek dkk Segera Listing di Pasar Modal

BEI Minta Gojek dkk Segera Listing di Pasar Modal

Whats New
Tarif Listrik Tenaga Surya Makin Murah, PLTU akan Bersaing dengan Energi Terbarukan

Tarif Listrik Tenaga Surya Makin Murah, PLTU akan Bersaing dengan Energi Terbarukan

Whats New
Soal Salah Transfer Rp 51 Juta Berujung Pidana, Ini Faktanya Versi BCA

Soal Salah Transfer Rp 51 Juta Berujung Pidana, Ini Faktanya Versi BCA

Whats New
BKPM: Izin Pembangunan Industri Miras Sudah Ada sejak 1931

BKPM: Izin Pembangunan Industri Miras Sudah Ada sejak 1931

Whats New
Startup Madeinindonesia.com Fasilitasi UKM Lakukan Ekspor ke Berbagai Negara

Startup Madeinindonesia.com Fasilitasi UKM Lakukan Ekspor ke Berbagai Negara

Whats New
Bank Sahabat Sampoerna Akan Kian Agresif Garap Digital Banking

Bank Sahabat Sampoerna Akan Kian Agresif Garap Digital Banking

Whats New
Unrealized Loss Bisa Terjadi Pada Setiap Investor Pasar Modal, Begini Penjelasannya

Unrealized Loss Bisa Terjadi Pada Setiap Investor Pasar Modal, Begini Penjelasannya

Whats New
Pemerintah Targetkan 600.000 Unit Kendaraan Berbasis Listrik pada 2030

Pemerintah Targetkan 600.000 Unit Kendaraan Berbasis Listrik pada 2030

Whats New
Bertemu 5 Mantan Menteri BUMN, Erick Thohir: Diskusinya Berkesan

Bertemu 5 Mantan Menteri BUMN, Erick Thohir: Diskusinya Berkesan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X