Petani Hingga Pensiunan Resah karena "Tax Amnesty", Sri Mulyani Beri Penegasan

Kompas.com - 30/08/2016, 19:45 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa masyarakat yang penghasilannya masuk dalam Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak perlu mengikuti program amnesti pajak.

Saat ini batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yakni Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta per bulan.

Hal itu disampaikan menyusul keresahan masyarakat kecil menjadi sasaran kebijakan amnesti pajak dan denda 200 persen bila tidak mengikuti program pengampunan pajak tersebut.

"Beberapa yang kami lihat dari sisi reaksi, terutama masyarakat kebanyakan yang merasa sangat terancam oleh undang-undang ini. Kami coba menyimak dan melakukan respon," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Selain itu, perempuan yang kerap disapa Ani itu juga mendengarkan keresahan masyarakat di jejaring sosial atas UU Pengampunan Pajak. Bahkan ia juga mendapatkan laporan keresahan para petani, nelayan, hingga pensiunan.

"Kami berikan klarifikasi bagi mereka petani, nelayan, para pensiunan yang pendapatannya memang tidak masuk ke dalam kategori PTKP mereka tidak perlu melakukan haknya dalam hal ini amnesti pajak," kata Ani.

Pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksaan program amnesti pajak sehingga tidak menimbulkan keresahan kepada masyarakat kecil.

Sedangkan Presiden Joko Widodo sudah mengatakan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak pada prinsipnya menyasar wajib pajak skala besar, terutama yang menaruh uangnya di luar negeri agar uang itu dibawa ke dalam negeri. (Baca: Jokowi Tegaskan Prioritas "Tax Amnesty" adalah Wajib Pajak Skala Besar)

Sedangkan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi sudah mengeluarkan peraturan untuk menjawab keresahan masyarakat atas program amnesti pajak. (Baca: Jawab Keresahan Masyarakat soal Amnesti Pajak, Ini Aturan Baru Dirjen Pajak)

Kompas TV Petugas Turun ke Jalan Sosialisasikan Tax Amnesty

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hadapi Tantangan Ekonomi Global 2023, Ini 5 Bauran Kebijakan BI

Hadapi Tantangan Ekonomi Global 2023, Ini 5 Bauran Kebijakan BI

Whats New
BPS Ungkap Harga Beras, Tahu, Tempe, Telur Ayam Ras Masih Naik per November 2022

BPS Ungkap Harga Beras, Tahu, Tempe, Telur Ayam Ras Masih Naik per November 2022

Whats New
Program Penanaman Bakau di Tahura Ngurah Rai Bali Milik QNET Raih Penghargaan ISDA 2022

Program Penanaman Bakau di Tahura Ngurah Rai Bali Milik QNET Raih Penghargaan ISDA 2022

Rilis
Utang Indonesia Capai Rp 7.496 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman

Utang Indonesia Capai Rp 7.496 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman

Whats New
4 Hari Berturut-turut Saham GOTO Sentuh ARB, Masih Akan Melemah Lagi?

4 Hari Berturut-turut Saham GOTO Sentuh ARB, Masih Akan Melemah Lagi?

Whats New
Platform Pesan-Antar Makanan DoorDash Bakal PHK 1.250 Karyawannya

Platform Pesan-Antar Makanan DoorDash Bakal PHK 1.250 Karyawannya

Whats New
Kementerian PUPR: 1.400 Hektar Lahan di IKN Nusantara Diminati Banyak Investor

Kementerian PUPR: 1.400 Hektar Lahan di IKN Nusantara Diminati Banyak Investor

Whats New
Di Depan Jokowi, Sri Mulyani Sebut Ekonomi RI dalam Tren Pemulihan Berkat Kerja Keras APBN

Di Depan Jokowi, Sri Mulyani Sebut Ekonomi RI dalam Tren Pemulihan Berkat Kerja Keras APBN

Whats New
Saham Teknologi Lagi-lagi Rontok, IHSG Sesi I Ditutup Melemah

Saham Teknologi Lagi-lagi Rontok, IHSG Sesi I Ditutup Melemah

Whats New
Minta Pemerintah Tak Impor Beras, Jabar dan Jatim: Siap Pasok ke Bulog

Minta Pemerintah Tak Impor Beras, Jabar dan Jatim: Siap Pasok ke Bulog

Whats New
Hadapi Potensi Resesi 2023, Zurich Yakin Industri Asuransi Tetap Tumbuh

Hadapi Potensi Resesi 2023, Zurich Yakin Industri Asuransi Tetap Tumbuh

Whats New
Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Whats New
Kala Buruh dan Pengusah Kompak Tolak Kenaikan Upah Minimum 2023

Kala Buruh dan Pengusah Kompak Tolak Kenaikan Upah Minimum 2023

Whats New
Strategi IndiHome Genjot Kinerja Perusahaan

Strategi IndiHome Genjot Kinerja Perusahaan

Whats New
Vale Bangun Industri Nikel dengan Dana Rp 131 Triliun

Vale Bangun Industri Nikel dengan Dana Rp 131 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.