OJK dan BPS Teken Nota Kesepahaman Bidang Statistik dan Jasa Keuangan

Kompas.com - 31/08/2016, 10:21 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) meneken nota kesepahaman di bidang statistik dan jasa keuangan, pada Rabu (31/8/2016).

Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad dan Kepala BPS Suryamin.

Dalam sambutannya, Muliaman menyampaikan penyediaan data dan informasi yang akuratnya dan real time sangatlah strategis bagi OJK. Terlebih lagi saat ini OJK mengawasi lebih dari 5.000 lembaga jasa keuangan.

Angka itu pun, lanjutnya, belum termasuk lembaga keuangan mikro yang mana saat ini statistiknya belum jelas.

"Kami menyadari betul ada istilah big data. Bahwa mengolah satu data besar sampai menjadi informasi yang berkualitas bukanlah perkara yang mudah. Hal itu memerlukan infrastruktur, baik perangkat lunak maupun berangkat keras terutama sumber daya manusianya," kata Muliaman.

Atas dasar itu, imbuh Muliaman, OJK mengganggap penting adanya kerja sama dengan BPS dalam penyediaan data dan informasi di bidang statistik dan jasa keubagan.

Diharapkan kerja sama ini dapat menghasilkan data yang akuratnya, konsisten, dan berkesinambungan yang dapat mendukung perencanaan strategis lembaga dan pemerintah.

Dalam kesempatan sama, Suryamin berharap BPS dan OJK mendapat manfaat dari kerja sama yang terjalin lima tahun ke depan.

Suryamin mengatakan, Indonesia sebagai anggota G20 memiliki konsekuensi melaksanakan 20 rekomendasi, salah satunya adalah penyusunan Sectoral Account and Balance Sheet (SAB).

"Di Indonesia, BPS ditugaskan sebagai agen pemimpin dalam menyusun SAB, yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan OJK, BI, dan kementerian lain," kata Suryamin.

Oleh karena itu, BPS sangat antusias menjalin kerja sama dengan OJK sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor keuangan.

Dalam pelaksanaannya ke depan, nota kesepahaman ini akan didukung dengan penyusunan lebih lanjut terkait Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang diwakili pejabat berwenang.

Pejabat penghubung BPS adalah Sekretaris Utama BPS, sedang dari OJK adalah Deputi Komisioner Manajemen Strategis 1B.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Petrokimia Gresik Salurkan Beasiswa Rp 300 Juta untuk 331 Anak

Petrokimia Gresik Salurkan Beasiswa Rp 300 Juta untuk 331 Anak

Whats New
Bantu Pengrajin Limbah Kertas Punya Logo Brand, Sandiaga: Ini Adalah Bentuk Dukungan Pemerintah yang Konkret...

Bantu Pengrajin Limbah Kertas Punya Logo Brand, Sandiaga: Ini Adalah Bentuk Dukungan Pemerintah yang Konkret...

Whats New
Peningkatan Literasi Digital UMKM Berpotensi Tingkatkan Ekonomi Sebesar Rp 546,5 Triliun

Peningkatan Literasi Digital UMKM Berpotensi Tingkatkan Ekonomi Sebesar Rp 546,5 Triliun

Whats New
XL Axiata Dorong Percepatan Digitalisasi UMKM

XL Axiata Dorong Percepatan Digitalisasi UMKM

Rilis
Neraca Pembayaran Indonesia Surplus 2,4 Miliar Dollar AS di Kuartal II-2022

Neraca Pembayaran Indonesia Surplus 2,4 Miliar Dollar AS di Kuartal II-2022

Whats New
Apa Itu Manajemen: Pengertian, Fungsi, dan Tujuannya

Apa Itu Manajemen: Pengertian, Fungsi, dan Tujuannya

Earn Smart
Cara Transfer Uang lewat ATM BRI dan ATM Bersama dengan Mudah

Cara Transfer Uang lewat ATM BRI dan ATM Bersama dengan Mudah

Spend Smart
Harga Pertalite Diisukan Naik jadi Rp10.000, Blue Bird Belum Siapkan Kenaikan Tarif Buka Pintu

Harga Pertalite Diisukan Naik jadi Rp10.000, Blue Bird Belum Siapkan Kenaikan Tarif Buka Pintu

Whats New
Ketimbang Naikkan Harga Pertalite, Ekonom Sarankan Pemerintah Tunda Proyek Infrastruktur

Ketimbang Naikkan Harga Pertalite, Ekonom Sarankan Pemerintah Tunda Proyek Infrastruktur

Whats New
East Ventures Pimpin Pendanaan Tahap Awal untuk Startup Properti Kabina

East Ventures Pimpin Pendanaan Tahap Awal untuk Startup Properti Kabina

Whats New
Erick Thohir: Kontribusi BUMN dari Pajak dan Dividen ke Negara 3 Kali Lipat Lebih Besar Ketimbang Utang

Erick Thohir: Kontribusi BUMN dari Pajak dan Dividen ke Negara 3 Kali Lipat Lebih Besar Ketimbang Utang

Whats New
Targetkan Swasembada Pangan, Kementan Bersama Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Kawal Distribusi Pupuk Bersubsidi

Targetkan Swasembada Pangan, Kementan Bersama Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Kawal Distribusi Pupuk Bersubsidi

Rilis
6 Bandara AP I Layani Kepulangan 46.579 Jemaah Haji

6 Bandara AP I Layani Kepulangan 46.579 Jemaah Haji

Whats New
Meski Terbaik, Luhut Minta Ekonomi RI Jangan Dibandingkan dengan Arab Saudi

Meski Terbaik, Luhut Minta Ekonomi RI Jangan Dibandingkan dengan Arab Saudi

Whats New
Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah Baru 2022 dan Cara Mendapatkannya

Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah Baru 2022 dan Cara Mendapatkannya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.