Dorong Bisnis Properti, BI Longgarkan Ketentuan Kredit Pemilikan Rumah

Kompas.com - 31/08/2016, 20:54 WIB
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) kembali menyempurnakan ketentuan rasio Loan to Value (LTV) untuk kredit properti dan rasio Financing to Value (FTV) untuk pembiayaan properti.

Penyempurnaan ini dilakukan guna mendorong berjalannya fungsi intermediasi perbankan namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

Penyempurnaan tersebut dilakukan melalui penerbitan ketentuan baru, yakni PBI Nomor 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value (LTV) untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PBI LTV/FTV). PBI ini berlaku sejak 29 Agustus 2016.

Direktur Eksekutif Departemen Makroprudensial BI Filianingsih Hendarta menjelaskan, ada empat penyempurnaan pokok ketentuan.

Pokok pertama adalah perubahan rasio dan tiering untuk Kredit Properti (KP) dan Pembiayaan Properti (PP) untuk fasilitas pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya.

Kedua, penyesuaian persyaratan Non Performing Loan (NPL) alias Rasio Kredit Bermasalah atau Non Performing Fund (NPF) alias Rasio Pembiayaan Bermasalah secara total untuk penggunaan rasio LTV untuk KP dan FTV untuk PP dari gross menjadi net.

"Rasio kredit bermasalah dari total kredit atau rasio pembiayaan bermasalah dari total pembiayaan secara bersih (net) kurang dari 5 persen. Rasio KP bermasalah dari total KP atau rasio PP bermasalah dari total PP secara bruto (gross) kurang dari 5 persen," kata Filianingsih di kantornya di Jakarta, Rabu (31/8/2016).

Pokok ketentuan ketiga adalah kredit tambahan atau top up oleh bank umum dan pembiayaan baru oleh bank umum syariah atau unit usaha syariah yang merupakan tambahan dari pembiayaan sebelumnya menggunakan rasio LTV KP atau rasio FTV PP yang sama. Asalkan, KP atau PP itu memiliki kualitas lancar.

"Hal yang sama berlaku untuk KP atau PP yang diambil alih atau take over dengan kredit tambahan atau top up harus disertai pembiayaan baru," jelas Filianingsih.

Pokok ketentuan keempat, KP atau PP untuk pemilikan properti yang belum tersedia secara utuh diperbolehkan sampai dengan urutan fasilitas kedua dengan pencairan bertahap.

"Dengan penyempurnaan ketentuan ini, diharapkan dapat mendorong fungsi intermediasi perbankan dalam meningkatkan permintaan domestik untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap Filianingsih.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mau Tarik Tunai BCA di Indomaret Terdekat, Cek Syarat dan Biayanya

Mau Tarik Tunai BCA di Indomaret Terdekat, Cek Syarat dan Biayanya

Spend Smart
Menimbang Keberadaan Aplikasi MyPertamina

Menimbang Keberadaan Aplikasi MyPertamina

Whats New
7 Perusahaan Bakal Ikut Produksi Minyakita Rp 14.000 Per Liter

7 Perusahaan Bakal Ikut Produksi Minyakita Rp 14.000 Per Liter

Whats New
Tambah Kapasitas Produksi, Rohto Gelontorkan Dana 10 Juta Dollar AS untuk Perluasan Pabrik

Tambah Kapasitas Produksi, Rohto Gelontorkan Dana 10 Juta Dollar AS untuk Perluasan Pabrik

Rilis
Penyebab Nilai Tukar Rupiah Melemah hingga Tembus Rp 15.000 Per Dollar AS

Penyebab Nilai Tukar Rupiah Melemah hingga Tembus Rp 15.000 Per Dollar AS

Whats New
PGN dan PT Kilang Pertamina Internasional Kolaborasi Bangun Pipa Gas Senipah-Balikpapan

PGN dan PT Kilang Pertamina Internasional Kolaborasi Bangun Pipa Gas Senipah-Balikpapan

Whats New
Sri Mulyani: Ketahanan Pangan RI Aman, tapi Waspada Tekanan Inflasi Pangan

Sri Mulyani: Ketahanan Pangan RI Aman, tapi Waspada Tekanan Inflasi Pangan

Whats New
Vaksin Booster Jadi Syarat Masuk Mal, APPBI Dukung Asalkan Pandemi Cepat Berlalu

Vaksin Booster Jadi Syarat Masuk Mal, APPBI Dukung Asalkan Pandemi Cepat Berlalu

Whats New
IHSG Turun 1,1 Persen, Rupiah Kian Melemah Jadi Rp 15.026 Per Dollar AS

IHSG Turun 1,1 Persen, Rupiah Kian Melemah Jadi Rp 15.026 Per Dollar AS

Whats New
Kemendag Mulai Pasarkan 5.000 Liter Minyakita Rp 14.000 Per Liter Hari Ini

Kemendag Mulai Pasarkan 5.000 Liter Minyakita Rp 14.000 Per Liter Hari Ini

Whats New
Health Insurtech Rey Rilis Asuransi Berbasis Membership, Harga Mulai Rp 35.000 Per Bulan

Health Insurtech Rey Rilis Asuransi Berbasis Membership, Harga Mulai Rp 35.000 Per Bulan

Whats New
Mendag Zulhas: Minyakita Sudah Ada Izin Edarnya, Siapa Saja Bisa Beli

Mendag Zulhas: Minyakita Sudah Ada Izin Edarnya, Siapa Saja Bisa Beli

Whats New
Kemenaker Minta Pengawas Ketenagakerjaan Berbenah Diri dan Dukung Iklim Investasi

Kemenaker Minta Pengawas Ketenagakerjaan Berbenah Diri dan Dukung Iklim Investasi

Whats New
ITDC Optimis Pembangunan Tahap 1 Tana Mori Berjalan Sesuai Target

ITDC Optimis Pembangunan Tahap 1 Tana Mori Berjalan Sesuai Target

Rilis
Lelang 7 Seri SUN, Pemerintah Kantongi Rp 13,8 Triliun

Lelang 7 Seri SUN, Pemerintah Kantongi Rp 13,8 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.