Sudah Lama Tinggal di Luar Negeri, Haruskah Ikut Tax Amnesty?

Kompas.com - 01/09/2016, 07:00 WIB
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Program pengampunan pajak yang dimulai Juli 2016 sedianya menawarkan fasilitas bagi para wajib pajak baik badan maupun perorangan untuk menebus 'dosa-dosanya' dengan tarif rendah.

Namun begitu, masih banyak pertanyaan di masyarakat mengenai berbagai macam hal terkait kewajiban pajak, salah satunya yakni apakah seseorang yang sudah lama tinggal atau menetap di luar negeri masih harus mengikuti amnesti pajak?

Guna menjawab berbagai pertanyaan tersebut, telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor 11/PJ/2016, pada 29 Agustus 2016.

Dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan subjek pajak luar negeri, dan dapat menggunakan haknya untuk tidak mengikuti pengampunan pajak.

Untuk mendapatkan informasi lebih jelas mengenai aturan ini, Kompas.com menghubungi Hestu Yoga Saksama, Direktur Pelayanan, Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada Rabu (31/8/2016).

Berikut wawancara dengan Hestu:

Apakah harus ikut tax amnesty jika seseorang sudah lama tinggal di luar negeri?

Sesuai aturannya, kalau dia sudah lebih dari 183 hari di luar negeri, dia masuk sebagai subjek pajak luar negeri. Bukan lagi subjek pajak dalam negeri. Tetapi masalahnya, karena dia mungkin pernah punya NPWP di sini, maka kalau dia tidak mau lagi menjadi subjek pajak dalam negeri, dia bisa minta pencabutan NPWP.

Dengan tidak memiliki NPWP berarti dia bukan wajib pajak Indonesia. Dan oleh karena itu, dia tidak ada urusan juga dengan tax amnesty Indonesia.

Mekanisme pencabutan NPWP itu bagaimana?

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Cara Naik KRL Bayar Pakai Aplikasi Gojek dan LinkAja

Ini Cara Naik KRL Bayar Pakai Aplikasi Gojek dan LinkAja

Whats New
Mendag Janji Minyak Goreng Rp 14.000 Bakal Memenuhi Rak-rak Minimarket

Mendag Janji Minyak Goreng Rp 14.000 Bakal Memenuhi Rak-rak Minimarket

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Selama Sepekan, Harga Emas Antam Turun Rp 7.000 Per Gram

Selama Sepekan, Harga Emas Antam Turun Rp 7.000 Per Gram

Whats New
Apa Itu Tanah HGU? Simak Aturan, Jangka Waktu, dan Hapusnya Hak Guna Usaha

Apa Itu Tanah HGU? Simak Aturan, Jangka Waktu, dan Hapusnya Hak Guna Usaha

Earn Smart
 6 Saham Ini Paling Banyak Dilego Asing dalam Sepekan, Ada 4 Emiten Pertambangan

6 Saham Ini Paling Banyak Dilego Asing dalam Sepekan, Ada 4 Emiten Pertambangan

Whats New
Bitcoin Dogecoin, Ethereum Menguat, Cek Harga Kripto Hari Ini

Bitcoin Dogecoin, Ethereum Menguat, Cek Harga Kripto Hari Ini

Whats New
Perusahaan Ini Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA Sederajat

Perusahaan Ini Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA Sederajat

Whats New
Cara Menghadapi Jebakan untuk Investor Newbie

Cara Menghadapi Jebakan untuk Investor Newbie

Earn Smart
Melirik Potensi UMKM sebagai Pendorong Ekonomi Kerakyatan

Melirik Potensi UMKM sebagai Pendorong Ekonomi Kerakyatan

Whats New
Harga TBS Sawit Anjlok, Komisi IV DPR: Pemerintah Harus Selamatkan Petani

Harga TBS Sawit Anjlok, Komisi IV DPR: Pemerintah Harus Selamatkan Petani

Whats New
Daftar Utang Pemerintah Indonesia yang Mencapai Rp 7.002 Triliun

Daftar Utang Pemerintah Indonesia yang Mencapai Rp 7.002 Triliun

Whats New
Sepekan, Dana Asing yang Keluar dari Pasar Modal Mencapai Rp 4,2 Triliun

Sepekan, Dana Asing yang Keluar dari Pasar Modal Mencapai Rp 4,2 Triliun

Whats New
[POPULER MONEY] Cara Sri Lanka Bangkit dari Bangkrut | Beli Migor Pakai PeduliLindungi | Cara Naik KRL Pakai Gojek dan LinkAja

[POPULER MONEY] Cara Sri Lanka Bangkit dari Bangkrut | Beli Migor Pakai PeduliLindungi | Cara Naik KRL Pakai Gojek dan LinkAja

Whats New
Apa Saja Akibatnya bila Seseorang Terkena Sanksi BI Checking?

Apa Saja Akibatnya bila Seseorang Terkena Sanksi BI Checking?

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.