Sudah Lama Tinggal di Luar Negeri, Haruskah Ikut Tax Amnesty?

Kompas.com - 01/09/2016, 07:00 WIB
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Program pengampunan pajak yang dimulai Juli 2016 sedianya menawarkan fasilitas bagi para wajib pajak baik badan maupun perorangan untuk menebus 'dosa-dosanya' dengan tarif rendah.

Namun begitu, masih banyak pertanyaan di masyarakat mengenai berbagai macam hal terkait kewajiban pajak, salah satunya yakni apakah seseorang yang sudah lama tinggal atau menetap di luar negeri masih harus mengikuti amnesti pajak?

Guna menjawab berbagai pertanyaan tersebut, telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor 11/PJ/2016, pada 29 Agustus 2016.

Dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan subjek pajak luar negeri, dan dapat menggunakan haknya untuk tidak mengikuti pengampunan pajak.

Untuk mendapatkan informasi lebih jelas mengenai aturan ini, Kompas.com menghubungi Hestu Yoga Saksama, Direktur Pelayanan, Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada Rabu (31/8/2016).

Berikut wawancara dengan Hestu:

Apakah harus ikut tax amnesty jika seseorang sudah lama tinggal di luar negeri?

Sesuai aturannya, kalau dia sudah lebih dari 183 hari di luar negeri, dia masuk sebagai subjek pajak luar negeri. Bukan lagi subjek pajak dalam negeri. Tetapi masalahnya, karena dia mungkin pernah punya NPWP di sini, maka kalau dia tidak mau lagi menjadi subjek pajak dalam negeri, dia bisa minta pencabutan NPWP.

Dengan tidak memiliki NPWP berarti dia bukan wajib pajak Indonesia. Dan oleh karena itu, dia tidak ada urusan juga dengan tax amnesty Indonesia.

Mekanisme pencabutan NPWP itu bagaimana?

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos BPJS Kesehatan: Rumah Sakit Sekarang Jauh Lebih Nyaman karena BPJS Tidak Punya Utang

Bos BPJS Kesehatan: Rumah Sakit Sekarang Jauh Lebih Nyaman karena BPJS Tidak Punya Utang

Whats New
Komisi VI DPR RI Setujui PMN BUMN Senilai Rp 73 Triliun

Komisi VI DPR RI Setujui PMN BUMN Senilai Rp 73 Triliun

Whats New
Sepanjang Juni 2022, 264 Pesawat Dilaporkan Batal Mendarat di Indonesia

Sepanjang Juni 2022, 264 Pesawat Dilaporkan Batal Mendarat di Indonesia

Whats New
Lelang SUN Besok, Pemerintah Patok Target Kantongi Rp 15 triliun

Lelang SUN Besok, Pemerintah Patok Target Kantongi Rp 15 triliun

Whats New
Sejumlah BUMN Bakal 'Diguyur' PMN, Ini Rincian yang Disetujui Komisi VI DPR

Sejumlah BUMN Bakal "Diguyur" PMN, Ini Rincian yang Disetujui Komisi VI DPR

Whats New
Mendag Zulhas: Minyak Goreng Curah Sudah Rp 14.000, Banyak Tersedia...

Mendag Zulhas: Minyak Goreng Curah Sudah Rp 14.000, Banyak Tersedia...

Whats New
Indonesia Perlu Antisipasi Dampak Resesi Ekonomi AS, Ini Saran Ekonom

Indonesia Perlu Antisipasi Dampak Resesi Ekonomi AS, Ini Saran Ekonom

Whats New
Uji Coba Kereta Pembangkit Pakai LNG, Efisiensi Bisa Sampai 37 Persen

Uji Coba Kereta Pembangkit Pakai LNG, Efisiensi Bisa Sampai 37 Persen

Whats New
Minta Modal Rp 73,6 Triliun, Erick Thohir: Kami Pastikan PMN Ini Membawa Hasil yang Baik

Minta Modal Rp 73,6 Triliun, Erick Thohir: Kami Pastikan PMN Ini Membawa Hasil yang Baik

Whats New
Investor Butuh 3 Hal Ini agar Mau Masuk ke RI, Apindo: Jangan Tiap Ganti Menteri, Ganti Aturan...

Investor Butuh 3 Hal Ini agar Mau Masuk ke RI, Apindo: Jangan Tiap Ganti Menteri, Ganti Aturan...

Whats New
Erick Thohir Targetkan Total Dividen BUMN Capai Rp 50 Triliun pada 2024

Erick Thohir Targetkan Total Dividen BUMN Capai Rp 50 Triliun pada 2024

Whats New
Harga Cabai Masih Mahal, Ini Kata Mentan SYL

Harga Cabai Masih Mahal, Ini Kata Mentan SYL

Whats New
Biaya Admin Cek Saldo, Transfer, dan Tarik Tunai Bank DKI di ATM Lain

Biaya Admin Cek Saldo, Transfer, dan Tarik Tunai Bank DKI di ATM Lain

Spend Smart
Jangan Lewatkan, Pendaftaran Beasiswa LPDP Mulai Dibuka Hari Ini!

Jangan Lewatkan, Pendaftaran Beasiswa LPDP Mulai Dibuka Hari Ini!

Work Smart
Deposito Bank Neo Commerce Tidak Dijamin LPS, Ini Penjelasan Manajemen

Deposito Bank Neo Commerce Tidak Dijamin LPS, Ini Penjelasan Manajemen

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.