Selain Indonesia, 13 Negara Lain Juga Sedang Terapkan "Tax Amnesty"

Kompas.com - 02/09/2016, 12:47 WIB
Pengamat perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam dalam sebuah diskusi bertajuk 'Tax Amnesty & Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi', di Jakarta, Kamis (11/8/2016). Estu Suryowati/Kompas.comPengamat perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam dalam sebuah diskusi bertajuk 'Tax Amnesty & Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi', di Jakarta, Kamis (11/8/2016).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Program amnesti pajak ternyata tidak hanya diterapkan di Indonesia. Ada 13 negara lain yang sedang menerapkan kebijakan serupa saat ini.

Berdasarkan data Danny Darussalam Tax Center (DDTC), 13 negara tersebut adalah Korea Selatan, Thailand, Fiji, Argentina, Honduras, Trinidad & Tobago, Pakistan, dan Gibraltar. Adapun lima negara sisanya melakukan amnesti pajak khusus repatriasi yaitu Malaysia, India, Brazil, Israel, dan Rusia.

"Kalau kebijakan ini bakal meneror rakyat, mana mungkin negara-negara itu mau menerapkannya?” ujar Darussalam, Managing Partner DDTC Darussalam, dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com Jakarta, Jumat (2/9/2016).

Sebelum 14 negara itu, sudah ada 24 negara terlebih dahulu menerapkan kebijakan pengampunan pajak. Artinya kebijakan tersebut sudah diterapkan di 38 negara.

Menurut Darussalam, Indonesia bisa memetik pelajaran dari negera lain yang juga pernah atau sedang menerapkan kebijakan pengampunan pajak. Sebab pro kontra kebijakan amnesti pajak, terutama dalam soal keadilan, selalu muncul di seluruh negara yang menerapkan program ini.

Hal itu harus dipahami lantaran kebijakan pengampunan pajak bukanlah kebijakan yang terbaik atau ideal, tetapi kebijakan terbaik kedua (second best policy).

“Kebijakan yang diharapkan tentu adalah kebijakan terbaik. Tapi dengan kendala dan situasi baik dari sisi kepatuhan pajak maupun sistem administrasi, sangat sulit mencapai hal tersebut," kata dia.

Gugatan terhadap kebijakan amnesti pajak juga pernah diajukan di Mahkamah Konstitusi (MK) Jerman pada 1990. Namun kata Darussalam, Mahkamah Konstitusi Jerman memutuskan menganggap tax amnesty tidak melanggar konstitusi.

Kebijakan itu justru dinilai sebagai jembatan ke wajib pajak yang tidak patuh untuk kembali patuh. Selain itu, gugatan tax amnesty juga terjadi di Kolombia. Hasilnya sama dengan gugatan kebijakan di Jerman.

"Dengan amnesti pajak, basis dan penerimaan pajak akan meningkat, dan itu digunakan untuk meraih cita-cita konstitusi itu sendiri (pembangunan untuk kesejahteraan),” tandas Darussalam.

Kompas TV Perhimpunan Advokat Gugat UU "Tax Amnesty"

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X