Setelah Disuntik PMN, Setoran Pajak Perusahaan BUMN Harusnya Bisa Lebih Besar

JAKARTA, KOMPAS.com - Belum lama ini pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan DPR telah menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk 24 perusahaan pelat merah senilai total Rp 53,98 triliun.

Angka tersebut telah mengalami penambahan sebesar Rp 13,56 triliun, karena sebelumnya usulan PMN dalam APBN 2016 sebesar Rp 40,42 triliun.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, dengan adanya penyaluran PMN diharapkan struktur permodalan perusahaan BUMN akan semakin kuat sehingga mampu menciptakan nilai tambah bagi perusahaan tersebut.

"BUMN itu bukan masalah jumlahnya, tapi berapa ekspornya, revenue-nya, labanya. Itu yang kita harapkan," kata JK di Jakarta, Kamis (8/9/2016).

Jika dengan suntikan PMN, perusahaan BUMN bisa lebih baik kinerjanya, maka menurut JK sudah sepatutnya setoran pajak yang berasal dari perusahaan BUMN harus meningkat.

"Tahun depan BUMN harus membayar pajak lebih banyak lagi kepada negara, tujuannya untuk meningkatkan ekonomi nasional dan mensejahterakan masyarakat," pungkas JK.

Sekadar informasi, 24 BUMN yang mendapatkan PMN adalah sebagai berikut:

1. Sarana Multi Infrastruktur Rp 4,16 triliun

2. Sarana Multigriya Finansial Rp 1 triliun

3. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Rp 1 triliun

4. Perum Bulog Rp 2 triliun

5. PT Perikanan Nusantara Rp 29,4 miliar

6. PT Pertani Rp 500 miliar

7. PT Rajawali Nusantara Indonesia Rp 692,5 miliar

8. PT Angkasa Pura II Rp 2 triliun

9. PT Pelni Rp 564,8 miliar

10. PT Barata Indonesia Rp 500 miliar

11. PT Hutama Karya Rp 3 triliun

12. PT Wijaya Karya Rp 4 triliun

13. PT Pembangunan Perumahan Rp 2,25 triliun

14. Perum Perumnas Rp 485,4 miliar

15. PT Jasa Marga Rp 1,250 triliun

16. PT Industri Kereta Api Rp 1 triliun

17. PT Pelindo III Rp 1 triliun

18. PT Krakatau Steel Rp 2,456 triliun

19. PT Bahana Pembangunan Usaha Indonesia Rp 500 miliar

20. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Rp 1 triliun

21. PT PLN Rp 23,56 triliun

22. PT Askrindo Rp 500 miliar

23. Perum Jamkrindo Rp 500 miliar

24. PT Amarta Karya Rp 32,1 miliar