Menko Perekonomian: Pertumbuhan Ekonomi Bergantung pada Realisasi "Tax Amnesty"

Kompas.com - 09/09/2016, 16:05 WIB
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XI, di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (29/3/2016). TRIBUNNEWS / HERUDINMenko Perekonomian Darmin Nasution mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XI, di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (29/3/2016).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyadari, realisasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty memiliki peran yang besar untuk ekonomi nasional pada 2017.

(Baca: BI Perkirakan Dana Repatriasi "Tax Amnesty" Hanya Rp 180 Triliun hingga Maret 2017)

"Sebetulnya (pertumbuhan ekonomi) paling bergantung pada tax amnesty ini berjalan," ujar Darmin di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Menurut Darmin, ada kemungkinan pertumbuhan ekonomi pada 2017 melebihi target yang disepakati pemerintah dan DPR yakni 5,1 persen. Hal itu bisa terjadi bila program tax amnesty bisa berjalan dengan baik dan realisasinya sesuai dengan target yang dipatok pemerintah.

"Kalau dia (amnesti pajak) bagus, (pertumbuhan) bisa dinaikkan di atas 5,1 persen sebetulnya. Kalau tidak cukup bagus, 5,1 persen pun sudah bagus," kata Darmin.

(Baca: Menko Darmin Minta BI Tak Buru-buru Justifikasi Target "Tax Amnesty" Tidak Tercapai)

Meski begitu, hingga hari ini, realisasi uang tebusan baru Rp 7,68 triliun dari target Rp 165 triliun. Sedangkan dana repatriasi baru Rp 16,1 triliun dari target Rp 1.000 triliun. Sementara dana deklarasi baru mencapai Rp 322,6 triliun dari target Rp 4.000 triliun.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan realisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty tidak akan memenuhi target. Hal itu diungkapkan saat rapat dengan Komisi XI DPR.

"Kami perkirakan tebusan di 2016 hanya Rp 18 triliun, dan di 2017 hanya Rp 3 triliun. Jadi total Rp 21 triliun dibanding target Rp 165 triliun," ujar Gubenur BI Agus Martowardojo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/9/2016) malam.

Tidak hanya uang tebusan, dana repatriasi juga diperkirakan meleset jauh. Seperti diketahui, pemerintah mematok Rp 1.000 untuk dana repatriasi. "Kami perkirakan repatriasi itu Rp 180 triliun, yang oleh pemerintah ditetapkan Rp 1.000 triliun," kata Agus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.