Menko Perekonomian: Pertumbuhan Ekonomi Bergantung pada Realisasi "Tax Amnesty"

Kompas.com - 09/09/2016, 16:05 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyadari, realisasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty memiliki peran yang besar untuk ekonomi nasional pada 2017.

(Baca: BI Perkirakan Dana Repatriasi "Tax Amnesty" Hanya Rp 180 Triliun hingga Maret 2017)

"Sebetulnya (pertumbuhan ekonomi) paling bergantung pada tax amnesty ini berjalan," ujar Darmin di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Menurut Darmin, ada kemungkinan pertumbuhan ekonomi pada 2017 melebihi target yang disepakati pemerintah dan DPR yakni 5,1 persen. Hal itu bisa terjadi bila program tax amnesty bisa berjalan dengan baik dan realisasinya sesuai dengan target yang dipatok pemerintah.

"Kalau dia (amnesti pajak) bagus, (pertumbuhan) bisa dinaikkan di atas 5,1 persen sebetulnya. Kalau tidak cukup bagus, 5,1 persen pun sudah bagus," kata Darmin.

(Baca: Menko Darmin Minta BI Tak Buru-buru Justifikasi Target "Tax Amnesty" Tidak Tercapai)

Meski begitu, hingga hari ini, realisasi uang tebusan baru Rp 7,68 triliun dari target Rp 165 triliun. Sedangkan dana repatriasi baru Rp 16,1 triliun dari target Rp 1.000 triliun. Sementara dana deklarasi baru mencapai Rp 322,6 triliun dari target Rp 4.000 triliun.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan realisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty tidak akan memenuhi target. Hal itu diungkapkan saat rapat dengan Komisi XI DPR.

"Kami perkirakan tebusan di 2016 hanya Rp 18 triliun, dan di 2017 hanya Rp 3 triliun. Jadi total Rp 21 triliun dibanding target Rp 165 triliun," ujar Gubenur BI Agus Martowardojo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/9/2016) malam.

Tidak hanya uang tebusan, dana repatriasi juga diperkirakan meleset jauh. Seperti diketahui, pemerintah mematok Rp 1.000 untuk dana repatriasi. "Kami perkirakan repatriasi itu Rp 180 triliun, yang oleh pemerintah ditetapkan Rp 1.000 triliun," kata Agus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Whats New
UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

Smartpreneur
Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Whats New
Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Whats New
Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Whats New
Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Whats New
Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Whats New
Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Whats New
Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Whats New
DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

Whats New
Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Spend Smart
Soal Elon Musk Investasi di RI, Luhut: Tidak Semudah Menjentikkan Jari

Soal Elon Musk Investasi di RI, Luhut: Tidak Semudah Menjentikkan Jari

Whats New
Nasabah KSP Indosurya Cipta Diminta Segera Gunakan Hak Hukumnya

Nasabah KSP Indosurya Cipta Diminta Segera Gunakan Hak Hukumnya

Whats New
Luhut Turun Tangan Bantu Pendistribusian Minyak Goreng

Luhut Turun Tangan Bantu Pendistribusian Minyak Goreng

Whats New
Gelar RUPST, TBIG Bakal Tebar Dividen Senilai Rp 815,7 Miliar

Gelar RUPST, TBIG Bakal Tebar Dividen Senilai Rp 815,7 Miliar

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.