Bikin Resah, Forum Komunikasi UMKM Inginkan Revisi UU Amnesti Pajak

Kompas.com - 13/09/2016, 21:31 WIB
Penulis Aprillia Ika
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Komunikasi Pengusaha Kecil dan Menengah Indonesia menilai Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 2016 tentang Amnesti Pajak tidak berkeadilan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Oleh sebab itu, Forum ini menginginkan adanya revisi UU Amnesti Pajak tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Forum, Arwan Simanjuntak, dalam surat pernyataan pendapat yang dikirimkan ke Kompas.com, Selasa (13/9/2016). Dalam surat tersebut, Forum menyampaikan lima pernyataan sikap terkait amnesti pajak.

Forum tidak terima jika UMKM dalam UU Amnesti Pajak disebutkan sebagai usaha yang berpenghasilan sampai Rp 4,8 miliar.

Padahal dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, jelas tertera arti dan definisi penghasilan usaha mikro, kecil dan menengah. Yakni, berpenghasilan mulai paling banyak Rp 50 juta hingga Rp 50 miliar.

Tinjauan Forum mengungkapkan, pada pasal 1 Ayat 1 UU Amnesti Pajak, dinilai menguntungkan kelompok pengemplang pajak dan merugikan UMKM yang selama ini taat pajak.

Sebab kelompok pengemplang pajak ini tidak melaporkan harta di SPT Tahunan yang seharusnya jadi terutang pajak. Mereka tinggal mmebayar uang tebusan dari nilai harta yang akan diungkapkan.

Sementara pada pasal 8 UU Amnesti Pajak, jika ada kesalahan pemeriksaan oleh petugas pajak atas wajib pajak UMKM, walaupun bukan kesalahan si wajib pajak tetap harus membayar tunggakan pajak yang dibeberkan petugas pajak, baru diberikan pengampunan.

"Ini tentunya menyulitkan wajib pajak UMKM yang sudah taat bayar pajak tetapi atas salah si petugas pajak seolah-olah memiliki tunggakan pajak," ujar Arwan dalam suratnya.

Forum ini juga meminta pemerintah membatalkan PMK Nomor 118 Tahun 2016 yang dinilai mempersulit UMKM mendapatkan pengampunan pajak dibanding pengusaha besar. Sebab di dalam PMK tersebut tidak ada syarat wajar dan sederhana untuk UMKM.

(Baca: UMKM Keluhkan Persyaratan "Tax Amnesty" yang Ruwet)

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sudah merespon keluhan UMKM ini. Ditjen Pajak akan membuat formulir amnesti pajak khusus untuk UMKM.

Hal itu dilakukan untuk mempermudah para pelaku UMKM yang ingin mengikuti program pengampunan pajak.

"Kami lagi usahakan. Kerjakan sebaik mungkin, mudahkan mereka (UMKM) sebaik mungkin sehingga mereka mau ikut dan selesaikan masalah perpajakan mereka selama ini yang tidak selesai," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama di Kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Hingga saat ini, kata Yoga, banyak UMKM yang belum memahami betul ketentuan program amnesti pajak.

Oleh karena itu, Ditjen Pajak akan berusaha mempermudah ketentuan-ketentuan amnesti pajak bagi UMKM. (Baca: Diten Pajak Upayakan Formulir Khusus "Tax Amnesty" untuk UMKM)

Kompas TV Presiden Imbau Wajib Pajak Manfaatkan Pengampunan Pajak
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendag Zulhas Minta Masyarakat Tak Perlu Khawatir Kenaikan Harga Beras

Mendag Zulhas Minta Masyarakat Tak Perlu Khawatir Kenaikan Harga Beras

Whats New
BNI Dukung UMKM Wiracana Handfan Tembus Pasar Ekspor ke 10 Negara Lebih

BNI Dukung UMKM Wiracana Handfan Tembus Pasar Ekspor ke 10 Negara Lebih

Rilis
SKK Migas Klaim Sudah Punya Solusi untuk Proyek Migas yang Mangkrak

SKK Migas Klaim Sudah Punya Solusi untuk Proyek Migas yang Mangkrak

Whats New
IFG Life Bayar Klaim Nasabah Eks Jiwasraya Senilai Rp 4,4 Triliun

IFG Life Bayar Klaim Nasabah Eks Jiwasraya Senilai Rp 4,4 Triliun

Whats New
3 Cara Cek Status Kepesertaan BPJS Kesehatan secara Online

3 Cara Cek Status Kepesertaan BPJS Kesehatan secara Online

Whats New
Buwas: Bulog Jamin Kebutuhan Beras Tersedia di Masyarakat dengan Harga Terjangkau

Buwas: Bulog Jamin Kebutuhan Beras Tersedia di Masyarakat dengan Harga Terjangkau

Whats New
Kemendag Musnahkan Produk Elektronik hingga Pakaian Impor Ilegal Senilai Rp 11 Miliar

Kemendag Musnahkan Produk Elektronik hingga Pakaian Impor Ilegal Senilai Rp 11 Miliar

Whats New
Kunjungi Yayasan Sinar Pelangi, Sido Muncul Tambah Nominal Donasi Jadi Rp 320 Juta

Kunjungi Yayasan Sinar Pelangi, Sido Muncul Tambah Nominal Donasi Jadi Rp 320 Juta

Whats New
Pemerintah Alokasikan PMN Rp 258 Miliar untuk Mengalirkan Listrik 97 Desa Terpencil di NTT

Pemerintah Alokasikan PMN Rp 258 Miliar untuk Mengalirkan Listrik 97 Desa Terpencil di NTT

Whats New
Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan atau KIS dengan NIK di HP

Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan atau KIS dengan NIK di HP

Spend Smart
Biaya Top Up DANA di Alfamart, Cara, dan Minimalnya

Biaya Top Up DANA di Alfamart, Cara, dan Minimalnya

Spend Smart
Ada Pemeliharaan Jalan di Tol JORR Seksi E hingga 2 Oktober, Ini Jadwal dan Lokasinya

Ada Pemeliharaan Jalan di Tol JORR Seksi E hingga 2 Oktober, Ini Jadwal dan Lokasinya

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Cara Ambil BLT BBM 2022 di Kantor Pos, Syarat, dan Cek Penerimanya

Cara Ambil BLT BBM 2022 di Kantor Pos, Syarat, dan Cek Penerimanya

Whats New
Info Biaya Admin BCA Gold Per Bulan dan Limitnya

Info Biaya Admin BCA Gold Per Bulan dan Limitnya

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.