Layani Transaksi Non-Tunai, Pelindo II Peroleh Kredit Hingga Rp 250 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) akan menyalurkan kredit modal kerja senilai maksimum Rp 250 miliar kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Pelindo II (IPC) untuk membantu pengembangan bisnis anak perusahaan IPC.

Yakni, PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP), PT Indonesia Kendaraaan Terminal (IKT) dan PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI).

Pinjaman itu merupakan kelanjutan dari fasilitas treasury line senilai maksimal 70 juta dollar yang telah disepakati pada Juni lalu sebagai alternatif sumber pendanaan valas perusahaan.

Direktur Utama IPC, Elvyn G Masassya mengatakan, perusahaan secara bertahap tengah melakukan usaha-usaha untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik dengan memperbaiki setidaknya empat area, yaitu kecepatan pelayanan (speed), akses dan kemudahan pelayanan, physical appearance dari fasilitas pelayanan kepelabuhanan, dan keramahan (friendliness) pelayanan perusahaan kepada pengguna jasa.

Salah satu caranya adalah dengan penerapan cash management system (CMS) dimana pengguna jasa tidak perlu lagi bertransaksi secara fisik dengan membawa uang dalam jumlah besar ke loket pembayaran, melainkan dengan transaksi antar-rekening bank.

Selanjutnya, perusahaan juga mendukung program Kementerian BUMN, yaitu integrated billing system/single billing untuk mengintegrasikan sistem pelayanan jasa kepelabuhanan Pelindo I, II, III dan IV.

"Kerja sama dengan Bank Mandiri diharapkan dapat menunjang usaha-usaha IPC untuk menyederhanakan dan mempercepat transaksi dan layanan kepada pengguna jasa," papar Elvyn dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/9/2016).  

Menurut Elvyn, penandatanganan perjanjian dan MOU tersebut merupakan salah satu bentuk penguatan sinergi antar BUMN untuk mendorong optimalisasi biaya dan proses pelayanan yang pada gilirannya akan menunjang perekonomian nasional.  

"Kami optimis bahwa sinergi antara IPC dengan Bank Mandiri ini tidak hanya mempermudah para pengguna jasa kepelabuhanan, namun juga meningkatkan efisiensi biaya logistik dan daya saing kinerja integrasi logistik nasional," tutur Elvyn .  

Elvyn menjelaskan, pelabuhan merupakan salah satu infrastruktur utama dalam mendorong ekonomi nasional.

Saat ini, IPC mengelola 12 pelabuhan di 10 provinsi di Indonesia dan memiliki 16 Anak Perusahaan yang berkonsentrasi di dalam berbagai bidang pelayanan jasa kepelabuhanan, logistic dan bisnis pendukung.

"Tingginya jumlah pelayanan IPC tersebut menggambarkan besarnya potensi yang bias digarap dari inovasi layanan transaksi non-tunai," pungkas Elvyn.