Faisal Basri: Pak Boediono Mengajarkan Kita bahwa Tidak Ada Jalan Pintas...

JAKARTA, KOMPAS.com — Dari deretan bangku paling depan di auditorium Goethe-Institute Jakarta, seorang lelaki paruh baya meloncat ke atas panggung.

Sekejap orang-orang yang duduk di auditorium terkesiap, membatin atas kesopanan yang dilakukan lelaki itu.

“Apakah tindakan saya tadi elok?” tanya akademisi Universitas Indonesia itu. “Kan tidak. Itu menerobos namanya. Jalan pintas. Dan Pak Boed mengajarkan dalam buku ini tidak ada jalan pintas,” ucapnya lagi sembari menunjukkan buku Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah, karya Boediono.

Ya, sore itu, Kamis (15/9/2016), Faisal Basri, lelaki yang mencontohkan jalan pintas itu, didapuk sebagai komentator, pemberi testimoni dalam peluncuran buku cetakan II Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah, bersama ekonom Universitas Gadjah Mada, Tony Prasetiantono, dan ekonom Universitas Padjadjaran, Armida Alisjahbana.

Menarik sekali, kata Faisal mengawali testimoninya, ketika Pak Boed berbicara tentang reformasi birokrasi.

Faisal menceritakan, dalam bukunya, Boediono menuliskan catatan sejarah Van der Capellen, seorang Gubernur Jenderal Hindia Belanda, ketika melakukan pembaruan birokrasi.

“Van der Capellen tidak pakai tax amnesty, tetapi apa yang dia lakukan sangat luar biasa,” kata Faisal.

Untuk kali pertama, Capellen mengumpulkan informasi sistematis dan statistik mengenai kondisi ekonomi dan masyarakat Jawa, dengan tujuan utama meningkatkan pengumpulan pajak.

Dia, kata Faisal, berhasil meningkatkan penerimaan pajak. “Sekali lagi, ini tidak ada jalan pintas. Itu pembelajaran sangat penting dan seperti itu juga di tempat-tempat lain,” ucapnya.

Membaca-baca buku Boediono dan buku-buku lain, Faisal menemukan pemahaman bahwa tidak ada ideologi dalam perumusan kebijakan. Yang ada adalah pragmatisme.

Bahkan kata dia, kalaupun benar-benar tidak ada jalan lain, mau tidak mau, anggaran harus dipotong.

“Infrastruktur sekalipun harus dipotong. Tidak ada jalan pintas. Ini pembelajaran penting,” katanya lagi.

Faisal juga menyadari, banyak nasihat dari Boediono bahwa segala sesuatu ada tahapannya dan tidak bisa dikejar dengan terburu-buru.

Faisal menyampaikan, tidak akan ada satu negara yang bisa meraih pertumbuhan ekonomi 7 persen, apabila rasio kredit terhadap PDB-nya baru 40 persen, atau indeks inklusi keuangannya baru 36,1 persen.

Sistem keuangan ibarat jantung, harus diperkuat agar bisa berlari kencang. “Di sinilah Pak Boed menyampaikan kaitan ekonomi-politik. Bagaimana teknokrat menghadapi lingkungan politik yang inginnya lari sprint tanpa memperkuat jantung, membenahi sistem peredaran darah,” ujar Faisal.

Pada bagian lain, Faisal juga mengajak pengunjung auditorium untuk merenungi bahwa Indonesia merupakan bangsa yang terbuka sejak zaman dahulu.

Oleh karena itu, menurut dia, tidak elok apabila masih ada yang berpikir untuk tidak terbuka pada pakta-pakta perdagangan, seperti Trans-Pacific Partnership ataupun Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“Ada gains from trade (manfaat perdagangan). Sememble-memblenya negara, kalau punya spesialisasi produk, Anda dapat comparative advantage,” imbuh Faisal.

Hanya, masalahnya, negara-negara lain malah jauh di depan Indonesia. Mereka mendapat additional gains from trade.

Untuk itu, Faisal menyarankan pemerintah agar menggalakkan industrialisasi dan memperbanyak insentif untuk industri dalam negeri.

Terakhir, Faisal menyoroti soal ketimpangan ekonomi yang juga disinggung dalam buku Boediono.

Sepakat dengan isi buku, sistem ekonomi ekstraktif akan selalu memunculkan ketimpangan.

Faisal bilang, adalah pekerjaan rumah pemerintah untuk mengubah sistem ekonomi ekstraktif menjadi sistem ekonomi inklusif, untuk mengatasi problem ketimpangan.