Sistem Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Kolektif 1 KK Beratkan Rakyat Kecil

Kompas.com - 16/09/2016, 21:11 WIB
Untuk meningkatkan pelayanan, BPJS Kesehatan membuka lima kantor cabang baru di Indonesia secara serentak, Rabu (30/12/2015). KOMPAS.com/Reni SusantiUntuk meningkatkan pelayanan, BPJS Kesehatan membuka lima kantor cabang baru di Indonesia secara serentak, Rabu (30/12/2015).
Penulis Achmad Fauzi
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah memberlakukan sistem baru dalam pembayaran iuran kepesertaan.

Dalam sistem baru ini peserta mandiri diharuskan membayar iuran secara kolektif yang mencakup seluruh nama dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang terdaftar. Artinya, setiap bulan, peserta mandiri harus membayar total tagihan seluruh anggota keluarga secara akumulatif.

Namun, sistem tersebut dinilai akan memberatkan para peserta khususnya peserta dari kalangan menengah ke bawah.

Peneliti kebijakan sosial Perlumpulan Prakarsa mengatakan kewajiban untuk membayar penuh iuran setiap bulan untuk satu Kartu Keluarga (KK) sangat membebani rakyat kecil.

"Aturan ini justru menyulitkan peserta mandiri dari kelompok menengah ke bawah yang tidak lagi bisa mencicil pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk keluarganya sesuai kemampuan dan prioritas kebutuhan, ujarnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Jumat (16/9/2016).

Menurut dia, mekanisme pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang baru tidak fleksibel, walaupun secara administratif pembayaran kolektif dianggap lebih efisien.

Akan tetapi, potensi penurunan kolektabilitas iuran sangat tinggi. Ketidakmampuan untuk membayar secara kolektif di kelas yang sama akan mengakibatkan penundaan atau bahkan gagal bayar seluruh keluarga.

"Dengan menggunakan skema pembayaran yang lama saja, di beberapa daerah terjadi tunggakan iuran rata-rata 30-40 persen. Dikhawatirkan skema yang baru akan menambah persentase dan jumlah tunggakan," ungkap Syukri.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakasa Ah Machtuhan mengatakan, aturan ini justru akan menyurutkan minat masyarakat untuk mendaftar secara mandiri menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mengingat nominal yang harus dibayarkan cukup besar.

Padahal, kata dia, JKN semestinya bersifat inklusif yang berarti memudahkan akses seluruh masyarakat terhadap jaminan kesehatan, terlepas dari kemampuan ekonomi, jenis pekerjaan, latar belakang pendidikan, maupun determinan lainnya.

Hingga September 2016 tercatat baru 168,8 juta jiwa terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dari target 188 juta jiwa di penghujung 2016. Artinya, cita-cita pertanggungan kesehatan dan pemenuhan hak atas layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia masih jauh dari harapan.

"Karenanya, pemerintah perlu membuat terobosan kebijakan untuk mendorong peningkatan kepesertaan dan kolektabilitas premi JKN," pungkas Ah Maftuchan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X