Kompas.com - 19/09/2016, 20:00 WIB
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi ekonomi global yang belum membaik, membuat Indonesia sulit untuk mencari pinjaman dana negara lain.

Hal ini tentu akan memberikan masalah tersendiri, karena kebutuhan dana pembangunan nasional saat ini meningkat signifikan karena pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla tengah menggeber rencana pembangunan infrastruktur nasional.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah beberapa waktu lalu telah meresmikan aturan mengenai tax amnesty atau pengampunan pajak.

Tax Amnesty adalah aturan yang dibuat oleh otoritas pajak suatu negara untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang tidak patuh, melaporkan penghasilannya dan membayar pajak secara sukarela dengan memberikan insentif pada mereka.

Dalam jangka pendek, tax amnesty bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, sedangkan dalam jangka panjang bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam Undang-Undang ditegaskan, bahwa pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Pemerintah juga menegaskan jika tax amnesty ini tidak akan ada lagi dan hanya berlaku sampai 31 Maret 2017.

Sehingga momentum ini seharusnya dimanfaatkan dengan baik oleh wajib pajak, Terhitung mulai 18 Juli 2016 lalu, tax amnesty sudah bisa dijalankan.

Lalu, apa manfaat tax amnesty bagi masyarakat atau para wajib pajak? Ada banyak manfaat yang bisa diterima. Ini dia diantaranya:

1. Penghapusan Pajak Terutang

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gandeng Microsoft, ROC9.id Bangun Ketahanan Digital yang Inklusif di Indonesia

Gandeng Microsoft, ROC9.id Bangun Ketahanan Digital yang Inklusif di Indonesia

Rilis
Jokowi Patok Pertumbuhan Ekonomi RI Tahun Depan 5,3 Persen

Jokowi Patok Pertumbuhan Ekonomi RI Tahun Depan 5,3 Persen

Whats New
Stabil, Cek Rincian Harga Emas Antam Hari Ini 0,5 Gram Hingga 1.000 Gram

Stabil, Cek Rincian Harga Emas Antam Hari Ini 0,5 Gram Hingga 1.000 Gram

Whats New
Pidato Jokowi: Belanja Negara Tahun Depan Rp 3.041 Triliun

Pidato Jokowi: Belanja Negara Tahun Depan Rp 3.041 Triliun

Whats New
Melecut Belanja Daerah untuk Pemulihan Ekonomi

Melecut Belanja Daerah untuk Pemulihan Ekonomi

Whats New
Jokowi Tak Singgung Kenaikan Gaji PNS di Pidato Kenegaraan soal RAPBN 2023

Jokowi Tak Singgung Kenaikan Gaji PNS di Pidato Kenegaraan soal RAPBN 2023

Whats New
Jokowi Patok Defisit APBN Tahun Depan Maksimal Rp 598,2 Triliun

Jokowi Patok Defisit APBN Tahun Depan Maksimal Rp 598,2 Triliun

Whats New
Masyarakat dapat Kelola Sampah Plastik Rumah Tangga untuk Dukung Ekonomi Sirkular

Masyarakat dapat Kelola Sampah Plastik Rumah Tangga untuk Dukung Ekonomi Sirkular

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
 Harga Minyak WTI Turun di Bawah 90 Dollar AS Per Barrel, Terendah dalam 6 Bulan

Harga Minyak WTI Turun di Bawah 90 Dollar AS Per Barrel, Terendah dalam 6 Bulan

Whats New
Jelang 'BUMN Legal Summit 2022', Kementerian BUMN Edukasi Mahasiswa Hukum

Jelang "BUMN Legal Summit 2022", Kementerian BUMN Edukasi Mahasiswa Hukum

Whats New
Transformasi Erajaya, dari Jualan Ponsel, Kini Fokus Jadi 'Lifestyle Smart Retailer' Terbesar di Asteng

Transformasi Erajaya, dari Jualan Ponsel, Kini Fokus Jadi "Lifestyle Smart Retailer" Terbesar di Asteng

Whats New
Ketidakpastian Global Tidak Buat Warren Buffett Berhenti Borong Saham-saham Ini

Ketidakpastian Global Tidak Buat Warren Buffett Berhenti Borong Saham-saham Ini

Whats New
Kementerian PUPR Terima Anggaran Rp 125,2 Triliun, Ini Agenda Kerjanya

Kementerian PUPR Terima Anggaran Rp 125,2 Triliun, Ini Agenda Kerjanya

Whats New
Menhub Minta Maskapai Tak Kenakan Tarif Tinggi Tiket Pesawat

Menhub Minta Maskapai Tak Kenakan Tarif Tinggi Tiket Pesawat

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.