Menteri Susi dan Perlawanannya

"Kita hampir kehilangan semua kedaulatan atas sumber daya alam (SDA) kita. Minyak kita habis dieksploitasi asing, apakah masyarakat di kawasan penghasil minyak sejahtera?" begitu kalimat retorik Susi Pudjiastuti.

Masih menurut Susi, hutan kita sudah habis dibabat, apakah juga masyarakat di sekitar hutan sejahtera?

"Satu-satunya SDA yang masih kita kuasai penuh, yang kita masih berdaulat adalah laut. Mari kita jaga agar laut kita tidak jatuh ke tangan asing, mari kita jaga agar asing tidak bisa lagi menangkap ikan di laut kita," katanya.

"Biarkan ikan di laut untuk masyarakat negeri kita sendiri, untuk nelayan-nelayan kita sendiri, supaya nelayan kecil menjadi makmur, agar anak-anak Indonesia berotak cerdas karena setiap hari bisa makan ikan, agar bangsa Indonesia yang besar ini tidak melulu dipermainkan bangsa lain, agar bangsa yang kaya ini bisa maju setara dengan bangsa-bangsa lain...!" lanjut Susi bersemangat.

Pernyataan Susi yang tampaknya ditujukan untuk menularkan energi nasionalisme itu disampaikan kepada ribuan orang civitas akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan para stakeholder sektor perikanan di Kampus UMS, pekan lalu.

Rentetan kalimat tersebut sungguh menggetarkan, bukan hanya karena maknanya yang membangkitkan rasa kebangsaan, tapi juga karena merupakan jeritan hati terdalam Sang Menteri Susi, yang sepanjang masanya menjadi menteri, tak pernah berhenti "berperang" melawan kepentingan asing yang selama ini menjajah perairan Indonesia.

Ya, selama hampir dua tahun menjabat menteri kelautan dan perikanan, sebagian besar waktu Susi memang dihabiskan untuk “berperang” melawan praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing/IUU fishing) yang sebagian besar dilakukan kapal eks asing dan kapal asing pencuri ikan.

“Peperangan” itu dimulai Susi dengan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) nomor 56 tahun 2014 tentang penghentian sementara (moratorium) izin kapal eks asing dan Permen nomor 57 tahun 2014 tentang larangan transhipment atau bongkar muat ikan di tengah laut.

Izin kapal eks asing dihentikan sementara karena banyak yang tidak melaporkan jenis dan jumlah ikan yang ditangkap. Selain itu, kapal eks asing pada kenyataannya masih dimiliki oleh asing.

Perubahan bendera kapal menjadi bendera Indonesia  ditengarai hanya untuk mengelabui petugas.

Saat ini, hampir semua kapal penangkapan ikan eks asing sudah tidak lagi diperpanjang izinnya untuk beroperasi di perairan Indonesia.

Kebijakan perempuan kelahiran Pangandaran itu dibarengi dengan langkah tegas meledakkan dan menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan, yang merupakan amanat Undang-undang.

Dalam menghadapi perang ini, Susi dibantu Satgas 115 yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015.

Satgas  115 merupakan penyelenggara penegakan hukum satu atap (one roof enforcement system), yang terdiri atas unsur TNI AL, Polri, Bakamla dan Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga memudahkan koordinasi, mendorong sinergi dan melaksanakan fungsi fasilitasi dalam memberantas illegal fishing untuk mencapai penegakan hukum yang adil dan memberikan efek jera.

Susi rela berperang untuk mengembalikan kedaulatan perairan Indonesia yang selama ini diinjak-injak pihak asing.

Strategi itu juga bertujuan untuk menanamkan fondasi yang kuat pada pembangunan industri perikanan yang berkesinambungan dan mandiri, yang ditandai dengan meningkatkan kesejahteraan nelayan dan sumbangsih sektor perikanan terhadap perekonomian nasional.

Langkah wanita berusia 51 tahun itu sejalan dengan gagasan Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Mustahil Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia jika tidak memiliki kedaulatan atas perairan sendiri dan tidak memiliki kemandirian dalam mengelola sumber daya alam perairan sendiri.

Sejauh ini, menteri yang baru saja mendapatkan penghargaan sebagai "Leaders for a Living Planet" dari organisasi konservasi World Wildlife Fund (WWF) International itu bisa dikatakan memenangi perang melawan kapal-kapal asing pencuri ikan.

Sejak didirikan pada 19 Oktober 2015, Satgas 115 telah menenggelamkan 200 lebih kapal ikan pelaku illegal fishing.

Sepak terjang Satgas 115 yang konsisten menangkap dan menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan telah terdengar di seantero dunia.

Perlahan-lahan dunia pun mulai menghormati kedaulatan maritim Indonesia. Kapal-kapal asing kini harus berpikir seribu kali untuk mencuri ikan di perairan Indonesia.

Bahkan, kini mereka bergidik dengan ketegasan Indonesia dalam menegakkan hukum di laut.

Sampai di sini, Menteri Susi seolah telah mengakhiri perang dengan kemenangan gemilang.