Kompas.com - 21/09/2016, 10:52 WIB
|
EditorSri Noviyanti


KOMPAS.com
– Hilirisasi belum lagi efektif berlaku penuh selama tiga tahun, sejak tenggat waktu yang diberikan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) usai pada 12 Januari 2014.

Mendadak, berembus wacana Pemerintah melakukan relaksasi ekspor mineral.

(Baca juga: Luhut usul relaksasi ekspor mineral di UU Minerba)

Dari semua minerba, keriuhan atas wacana relaksasi datang dari komoditas bijih nikel (nickel ore), menyikapi wacana tersebut. Beragam kekhawatiran mencuat, terutama dari mereka yang mengaku menyuarakan industri pemurnian (smelter).

Ekspor bijih nikel, misalnya, dikhawatirkan menggerus pasokan bahan baku ke smelter dalam negeri.

(Baca juga: Perusahaan Pemurnian Tolak Relaksasi Ekspor Mineral Mentah)

Seperti apa sebenarnya wacana relaksasi ekspor mineral berepngaruh terhadap komoditas bijih nikel ini?

“Relaksasi hanya akan membuka keran ekspor untuk bijih nikel yang selama ini tak bisa diolah smelter di dalam negeri,” ujar Direktur Keuangan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, Dimas Wikan Pramudhito, Kamis (8/9/2016).

Dimas menyebutkan, smelter di dalam negeri baru bisa mengolah bijih nikel dengan kadar nikel di atas 1,8 persen. Teknologi masih menjadi tantangan, karena nilai ekonomisnya belum sepadan bila dipaksakan mengolah bijih nikel dengan kadar nikel di bawah 1,8 persen.

“Nah, bijih nikel yang di bawah kadar 1,8 persen itu, selama ini hanya ditumpuk atau malah dibuang, sepanjang pemberlakuan larangan ekspor mineral mentah,” tegas Dimas.

Sebagai ilustrasi, Dimas menggambarkan pula posisi bijih nikel di dalam tanah. Untuk medapatkan kadar di atas 1,8 persen tersebut, perusahaan tambang tetap harus mengeruk bebatuan dengan kadar nikel kurang dari 1,8 persen.

Dok Antam Ilustrasi gambaran umum lapisan lahan tambang nikel

Menurut Dimas, rata-rata bijih dengan kadar nikel lebih dari 1,8 persen ada di kedalaman minimal 2 meter. “(Data kedalaman) itu rata-rata, karena kondisi setiap lokasi penambangan juga beragam,” imbuh dia.

Sebelum ada kebijakan pelarangan ekspor hasil tambang mentah, lanjut Dimas, ore dengan kadar nikel  kurang dari 1,3 persen juga jadi “limbah” yang dibuang atau ditumpuk saja.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Rilis
Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Whats New
Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Whats New
KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

Whats New
Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Whats New
Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Whats New
Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Whats New
Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Rilis
BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

Whats New
Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Whats New
Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Rilis
Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Rilis
Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Whats New
Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Whats New
Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.