Regulasi Industri Telekomunikasi Dinilai Kesampingkan Peran BUMN Telekomunikasi

Kompas.com - 26/09/2016, 20:25 WIB
Penulis Aprillia Ika
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis (FSP BUMN) menilai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan diskriminasi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telekomunikasi di Indonesia terkait revisi regulasi mengenai network sharing.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara melalui kepala hubungan masyarakat (Kahumas)-nya menuding FSP BUMN salah alamat jika menilai Menkominfo mengabaikan komitmen dengan DPR terkait regulasi network sharing yang merugikan BUMN telekomunikasi.

Menkominfo menyebutkan, bahwa kerugian BUMN telekomunikasi jadi tanggungjawab Menko Perekonomian. Dengan pernyataan tersebut, FSP BUMN menilai hal tersebut membuat pengaturan industri telekomunikasi semakin carut-marut.

“Agak ironis kalau penilaian itu dianggap salah alamat, karena obyek yang menjadi masalah adalah mengenai industri telekomunikasi, mengapa harus lempar tanggung jawab kepada Menko Perekonomian?" kata Wisnu Adhi Wuryanto Ketua Umum FSP BUMN, melalui rilis ke Kompas.com, Senin (29/9/2016).

Wisnu berpendapat, alasan Kemenkominfo bahwa pembahasan usulan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) 52 dan PP 53 tentang Network Sharing tersebut di bawah koordinasi Menko Perekonomian mungkin ada benarnya.

Namun, prosesnya menjadi agak aneh jika Menko Perekonomian yang harus bergerak. Padahal, proses pembuatan atau perubahan Peraturan Pemerintah lazimnya berasal dari Departemen atau Kementerian teknis.

“Barangkali benar informasi yang kami terima bahwa usulan Revisi PP 52 tahun 2000 dan PP 53 Tahun 2000 awalnya diajukan secara diam-diam oleh Menkominfo sebagai inisiator ke Presiden tanpa melewati kementerian terkait," kata dia.

Padahal, pengajuan revisi harus sesuai dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014.  

Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution sendiri baru dilibatkan setelah draf Perubahan PP tersebut dikembalikan oleh Presiden.

"Menkominfo main petak umpet tanpa pengambilan masukan dari masyarakat dan draf-nya langsung sampai ke Presiden padahal isinya berpotensi merugikan BUMN," kata dia.

Halaman:


Video Pilihan Video Lainnya >

27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.