Sri Mulyani Ingin Dana Repatriasi "Tax Amnesty" Lebih Besar, tetapi...

Kompas.com - 27/09/2016, 18:50 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta, (24/9) Achmad FauziMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta, (24/9)
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah inginnya dana repatriasi tax amnesty bisa lebih besar dari realisasi saat ini. Namun, pemerintah menghadapi kenyataan adanya opsi lain yang tertera di Undang-Undang Pengampunan Pajak.

"Tax amnesty memberikan peluang antara repatriasi atau tidak. Itu ada di undang-undangnya," ujar perempuan yang kerap disapa Ani itu di Kantor Pusat Ditjen Pajak di Jakarta, Selasa (27/9/2016).

Lantaran adanya opsi tidak wajib membawa pulang harta ke Indonesia, wajib pajak dipersilakan menggunakan opsi deklarasi luar negeri. Konsekuensinya, harus membayar tarif 4 persen uang tebusan pada periode pertama.

Pada periode kedua, uang tebusan yang harus dibayar bagi wajib pajak yang hanya mendeklarasikan harta di luar negeri naik jadi 6 persen. Adapun pada periode ketiga tarif tebusan naik lagi jadi 10 persen.

"Kalaupun harta tetap di luar negeri untuk keperluan bisnis, silakan di-declare. Kami (sebenarnya) mengharapkan kebutuhan ekonomi Indonesia untuk mengurangi kemiskinan, kami butuh sumber daya (dana) makin besar," kata Ani.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dikutip Kompas.com, Senin (26/9/2016) pukul 18.00 WIB, harta yang dilaporkan kepada negara mencapai Rp 1.927 triliun.

Deklarasi harta di dalam negeri masih dominan mencapai Rp 1.308 triliun dan deklarasi harta luar negeri Rp 520 triliun.

Adapun harta yang ditarik ke dalam negeri hanya Rp 98,5 triliun dengan total uang tebusan yang masuk ke kas negara mencapai Rp 45 triliun.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan tax amnesty bisa membawa pulang Rp 1.000 triliun harta WNI dari luar negeri. Sementara target uang tebusan yang masuk ke kas negara sebesar Rp 165 triliun.

Kompas TV Singapura Bantah Hambat Program Amnesti Pajak RI
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.