Mengelola Sampah Perkotaan Jadi Energi Listrik, Apa Kendalanya?

Kompas.com - 30/09/2016, 12:45 WIB
Kamaruddin Abdullah, Direktur Sekolah Pascasarjana Energi Terbarukan Universitas Darma Persada (Unsada) (ketiga dari kiri) dan Aep Saepul Uyun Kepala Program Studi Energi Terbarukan Sekolah Pascasarjana Unsada (ketiga dari kanan) di depan booth Unsada pada Hari Listrik Nasional ke-71 di JCC Senayan, Kamis (28/9/2016). Dok. UnsadaKamaruddin Abdullah, Direktur Sekolah Pascasarjana Energi Terbarukan Universitas Darma Persada (Unsada) (ketiga dari kiri) dan Aep Saepul Uyun Kepala Program Studi Energi Terbarukan Sekolah Pascasarjana Unsada (ketiga dari kanan) di depan booth Unsada pada Hari Listrik Nasional ke-71 di JCC Senayan, Kamis (28/9/2016).
Penulis Aprillia Ika
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Sampah saat ini menjadi salah satu permasalahan kota yang mendesak untuk ditangani. Sebab jika tidak bijak mengelolanya, akan menimbulkan konflik antarwarga ataupun antarpemangku kepentingan.  

Misalnya saja, beberapa waktu lalu, masalah pengelolaan sampah kota menimbulkan polemik antara Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD Kota Bekasi, terkait TPST Bantargebang.

Maklum, sampah "orang Jakarta" selama ini diangkut dan ditumbun di Bantargebang yang masuk wilayah Bekasi, Jawa Barat.

Nah, pada Hari Listrik Nasional ke-71 yang dihelat di JCC Senayan Jakarta, salah satu bahan seminar yang dipaparkan adalah bagaimana pengelolaan sampah perkotaan.

Saat ini, pengelolaan sampah perkotaan jadi energi, memang masih minim. Seharusnya, hal itu jadi peluang bagi investor untuk masuk dan menggarap produksi energi listrik melalui sampah ini.

Data Kementerian ESDM di Mei 2016 menyebutkan, capaian pembangkit listrik berbasis sampah kota di Indonesia baru mencapai 17,6 MW. Padahal, potensi yang dimiliki sekitar 2.066 MW

Di sisi lain, dukungan pemerintah untuk pengelolaan sampah kota juga sudah termaktub dalam berbagai kebijakan.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung target kebijakan energi nasional. Pemerintah menargetkan pengembangan listrik yang bersumber dari bioenergi sebesar 41,8 GW, yang salah satunya yaitu pengembangan sampah kota menjadi listrik.

Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan feed in tariff untuk Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Kota melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota.

Lantas, apa kendala pengelolaan sampah menjadi energi listrik?

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X