Benarkah Investasi Swasta Lebih Bergairah sejak Sri Mulyani Jabat Menkeu?

Kompas.com - 01/10/2016, 15:52 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

BANDUNG, KOMPAS.com – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I 2016 lebih banyak didorong oleh sisi pemerintah alias government-led growth.

Akan tetapi, pada periode berikutnya kondisi ini akan bergeser, di mana motor pertumbuhan ekonomi nasional akan didorong oleh sektor swasta atau private-led growth.

Ekonom PT Mandiri Sekuritas Leo Putra Rinaldy menjelaskan, investasi swasta ke depan akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Leo mengungkapkan, salah satu faktor pendorong ini adalah risiko fiskal yang sudah menurun.

Penurunan risiko fiskal tersebut diakui Leo terjadi setelah Sri Mulyani Indrawati menjabat sebagai Menteri Keuangan. Sepekan setelah menjabat Menkeu, imbuh Leo, Sri Mulyani langsung melakukan perombakan anggaran pemerintah secara signifikan.

“Saat itu Ibu Sri Mulyani langsung menyatakan misalnya tax revenue growth yang target APBN tumbuhnya 24 persen itu beliau melihatnya sulit dicapai. Bu Sri Mulyani mengatakan kemungkinan ada tax revenue shortfall Rp 219 triliun, berarti tax revenue growth tahun ini hanya 6 persen,” kata Leo pada acara media gathering Mandiri Sekuritas di GH Universal Hotel Bandung, Jumat (30/9/2016).

Target pertumbuhan penerimaan pajak tersebut jauh lebih realistis ketimbang 24 persen sebelumnya. Implikasinya, kata Leo, adalah pemerintah harus memotong anggaran guna menjaga defisit anggaran minus 2,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun ini.

Namun, imbuh Leo, pemotongan anggaran tidak menyentuh belanja yang berkaitan dengan infrastruktur. Sehingga, apa yang dilakukan Sri Mulyani terhadap anggaran memberikan pesan positif bagi dunia usaha.

“Selama ini kalau kita lihat, salah satu risiko kenapa investasi swasta tidak meningkat adalah karena risiko fiskal begitu tinggi, terutama penerimaan pemerintah yang dianggap tidak realistis. Sekarang Bu Sri Mulyani membuat anggaran lebih realistis,” ungkap Leo.

Ia menyebut, ketika risiko fiskal menurun maka investasi swasta akan meningkat. Ada beberapa faktor yang saat ini sudah terlihat, yakni dari meningkatnya indeks tendensi bisnis dan indeks keyakinan konsumen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Rilis
Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Whats New
Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Whats New
Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Whats New
Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Whats New
Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Whats New
Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Whats New
Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Whats New
Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Whats New
BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

Whats New
PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

Whats New
Ini Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Ekonomi Baru Bursa Efek Indonesia

Ini Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Ekonomi Baru Bursa Efek Indonesia

Whats New
RUU EBT Atur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

RUU EBT Atur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Whats New
Pengusaha: Bukan soal Angka Upah, tapi Perubahan Regulasi yang Ganggu Iklim Investasi

Pengusaha: Bukan soal Angka Upah, tapi Perubahan Regulasi yang Ganggu Iklim Investasi

Whats New
Kemenko Perekonomian: Jumlah Startup Indonesia Peringkat 6 Besar Dunia

Kemenko Perekonomian: Jumlah Startup Indonesia Peringkat 6 Besar Dunia

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.