Wakili Sri Mulyani, Menko Darmin Jelaskan Rencana "Rights Issue" 4 BUMN ke Komisi XI

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution hadir dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, di Gedung Nusantara I DPR, JAKARTA Senin (3/10/2016).

Tujuan kehadirannya di ruang rapat Komisi XI yakni mewakili Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memberikan penjelasan terkait rencana rights issue pada empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada DPR.

"Rights issue menjadi syarat dalam rangka pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam APBN 2016," ujar Darmin.

Ia menuturkan, empat BUMN yang akan rights issue yakni PT Wijaya Karya Tbk, PT Pembangunan Perumahan Tbk, PT Krakatau Steel Tbk, dan PT Jasa Marga Tbk.

Menurut Darmin, sesuai aturan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bila BUMN akan diberikan PMN oleh negara, maka harus dilakukan dengan cara rights issue.

Seperti diketahui, pemegang saham mayoritas empat BUMN itu adalah pemerintah. Darmin menargetkan dana dari rights issue akan terkumpul Rp 14,3 triliun terdiri dari Rp 9 triliun PMN, dan Rp 5,3 dana masyarakat.

Nantinya dana hasil rights issue akan digunakan untuk pengembangan bisnis keempat BUMN itu. "Dari sisi timing tersedia enam minggu untuk eksekusi pelaksanaan rights issue sampai dengan pertengahan Desember 2016," kata Darmin.

Berdasarkan APBN 2016, dana alokasi PMN untuk untuk empat BUMN tersebut sebesar Rp 9 triliun.

Rinciannya yakni PT Wijaya Karya Tbk Rp 4 triliun, PT Pembangunan Perumahan Tbk Rp 2,25 triliun, PT Krakatau Steel Tbk Rp 1,5 triliun, dan PT Jasa Marga Tbk Rp 1,25 triliun.