Darmin: Kalau "Rights Issue" 4 BUMN Batal, Kredibilitas Pemerintah Jadi Persoalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution khawatir rencana penawaran saham atau rights issue empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) gagal lantaran proses yang alot di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Nantinya dana hasil rights issue itu akan digunakan untuk membiayai pembangunan sejumlah proyek infrastuktur keempat BUMN yakni PT Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Krakatau Steel, dan PT Jasa Marga.

"Kalau ini tidak kami jalankan (right issue), kredibilitas kita betul-betul jadi persoalan nanti," ujar Darmin saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (3/9/2016).

Saat ini kata dia, rights issue sudah berjalan prosesnya dan diperkirakan akan rampung paling lambat Desember 2016 nanti.

Darmin memahami perlunya pengawasan terhadap dana rights issue sebagai dana Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada empat BUMN tersebut.

Ia juga memahami kritik sejumlah Anggota DPR bahwa 4 proyek infrastuktur BUMN tidak dibangun di daerah-daerah yang infrastrukturnya kurang memadai.

"Dan jangan sederhana juga membandingkannya. Kami sangat paham bahwa 4 proyek ini tidak bisa dibagi-bagi untuk rakyat. Tetapi pemerintah juga punya proyek lain untuk kawasan timur, tengah, dan barat," kata Darmin.

Ia menegaskan bahwa 4 proyek yang dibangun oleh 4 BUMN yang meminta PMN kepada negara merupakan proyek yang bermanfaat untuk bisnis perusahaan-perusahaan plat merah tersebut.

Nantinya dana PMN itu akan digunakan untuk pengembangan bisnis keempat BUMN. Investasi yang dilakukan yakni pembangunan infrastruktur dan pembangunan pabrik baja, infrastruktur pembangkit listrik, serta rumah susun sederhana milik (Rusunami).