Apa Benar Ikut "Tax Amnesty" Berarti Mengemplang Pajak?

Kompas.com - 04/10/2016, 20:43 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorM Fajar Marta

Selama ini masyakarat kerap berpikir kalau harta yang bukan objek PPh tidak perlu dilampirkan dalam SPT PPh.

"Tetapi ternyata harta yang bukan objek PPh pun harus dilampirkan dalam SPT PPh. Oleh karena itu bisa jadi si wajib pajak mengambil pilihan untuk ikut tax amnesty daripada melakukan pembetulan SPT," kata Darussalam.

Meski begitu, tidak menutup kemungkinan ada wajib pajak yang belum patuh membayar pajak juga ikut program tax amnesty.

Satu hal yang perlu dicatat, kata Darussalam, mereka memiliki keinginan untuk memperbaiki diri menjadi patuh membayar pajak usai ikut tax amnesty.

Sama halnya dengan Darussalam,  pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo juga tidak setuju wajib pajak yang ikut tax amnesty dicap pengemplangan pajak.

"Kalau pengemplang artinya yang punya tunggakan pajak, maka di Undang-Undang Tax Amnesty  justru mereka harus lunasi tunggakan dulu baru ikut tax amnesty," kata dia.

Terkait pernyataan Ahok, Yustinus menilai seharusnya pernyataan itu tidak perlu keluar dari seorang pejabat publik.

Sebab pernyataan tersebut berpotensi membuat masyarakat salah paham dengan program tax amnesty. "Apalagi saat ini tax amnesty sedang berlangsung dan kita berjibaku menyukseskannya," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sudah Mendesak, tapi Duit APBN untuk Kereta Cepat Tak Kunjung Cair

Sudah Mendesak, tapi Duit APBN untuk Kereta Cepat Tak Kunjung Cair

Whats New
Rencana Rights Issue Batal, HK Metals Cari Pengendali Baru

Rencana Rights Issue Batal, HK Metals Cari Pengendali Baru

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Apa Itu PKWTT dalam Hubungan Kerja?

Apa Itu PKWTT dalam Hubungan Kerja?

Work Smart
Juli 2022, Setoran Dividen BUMN ke Negara Tembus Rp 37,91 Triliun

Juli 2022, Setoran Dividen BUMN ke Negara Tembus Rp 37,91 Triliun

Whats New
Rights Issue Garuda Indonesia Tertunda, Bagaimana dengan Pencairan Dana PMN dari Pemerintah?

Rights Issue Garuda Indonesia Tertunda, Bagaimana dengan Pencairan Dana PMN dari Pemerintah?

Whats New
BRI Setor Dividen ke Kas Negara Rp 14 Triliun, Pertamina Baru Rp 730 Miliar

BRI Setor Dividen ke Kas Negara Rp 14 Triliun, Pertamina Baru Rp 730 Miliar

Whats New
Mendag: Perdagangan Pakaian Bekas Tidak Dilarang, Tapi...

Mendag: Perdagangan Pakaian Bekas Tidak Dilarang, Tapi...

Whats New
Garuda Pastikan Harga Tiket Belum Akan Naik

Garuda Pastikan Harga Tiket Belum Akan Naik

Whats New
Lowongan Kerja Kimia Farma untuk S2, Ini Posisi dan Persyaratannya

Lowongan Kerja Kimia Farma untuk S2, Ini Posisi dan Persyaratannya

Work Smart
[POPULER MONEY] Pertamina Diminta Kendalikan BBM Subsidi | Daftar 10 BUMN Penyetor Dividen Terbesar ke RI

[POPULER MONEY] Pertamina Diminta Kendalikan BBM Subsidi | Daftar 10 BUMN Penyetor Dividen Terbesar ke RI

Whats New
Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM BRI dan Batas Maksimal Transaksinya

Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM BRI dan Batas Maksimal Transaksinya

Whats New
Biaya Variabel: Pengertian, Contoh, dan Bedanya dengan Biaya Tetap

Biaya Variabel: Pengertian, Contoh, dan Bedanya dengan Biaya Tetap

Earn Smart
Wamenaker: Saya Ingin Penempatan PMI ke Malaysia Harus Mutual Benefit

Wamenaker: Saya Ingin Penempatan PMI ke Malaysia Harus Mutual Benefit

Whats New
Berkunjung ke Raja Ampat, Luhut Minta Kebersihan Lingkungan Terus Dijaga

Berkunjung ke Raja Ampat, Luhut Minta Kebersihan Lingkungan Terus Dijaga

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.