Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

India Terapkan "Tax Amnesty", Dananya untuk Apa?

Kompas.com - 05/10/2016, 09:56 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

Sumber CNBC

NEW DELHI, KOMPAS.com — Pemerintah India berhasil mengumpulkan 100 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.300 triliun berkat penerapan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.

Akan tetapi, Perdana Menteri Narendra Modi tampaknya kesulitan untuk memutuskan kegunaan dana tersebut.

Mengutip CNBC, Rabu (5/10/2016), Pemerintah India selama bulan Juni hingga September 2016 mengirimkan notifikasi kepada sekitar 700.000 wajib pajak.

Notifikasi itu berisi ajakan untuk mendeklarasikan pendapatan dan aset mereka yang dianggap sebagai "uang hitam" dan membayar uang tebusan.

Sebagai imbalannya, pemerintah berjanji wajib pajak tidak akan diseret ke ranah hukum akibat dosa pajaknya.

Akhir pekan lalu, Menteri Keuangan Arun Jaitley mengumumkan program amnesti pajak itu berhasil menjaring 64.275 deklarasi dengan nilai 9,8 miliar dollar AS, dk atas target pemerintah sebesar 7,5 miliar dollar AS.

Sejak lama, India kesulitan mengumpulkan penerimaan pajak dari 1,2 miliar penduduknya karena beragam alasan. Misalnya, banyak warga India bekerja di sektor informal dengan upah yanh dibayar tunai.

Selain itu, ada pula isu birokrasi, inefisiensi, dan korupsi yang merajalela dan akhirnya menyulitkan pemerintah menarik penerimaan pajak.

Hasilnya, hanya 1 persen dari populasi yang membayar pajak pada tahun fiskal 2012-2013.

Jaitley menyatakan, dana yang diperoleh dari program pengampunan pajak akan dialokasikan untuk program jaminan sosial. Akan tetapi, menurut ekonom Citi dalam keterangannya, ketegangan geopolitik di Kashmir saat ini dapat mendorong India mengalokasikan lebih banyak dana untuk pertahanan.

"Sebagian dana tambahan yang masuk dari Skema Deklarasi Pendapatan dapat mendukung alokasi anggaran pertahanan yang lebih besar pada tahun fiskal 2018," tulis ekonom Citi.

Citi pun menyoroti bukti historis ketegangan India dan Pakistan yang sudah lama memanas.

Setelah konflik Kargil tahun 1999, anggaran pertahanan naik 18 persen pada tahun fiskal 2000 menjadi 16 persen dari APBN, atau 2,3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Menurut data IHS, anggaran pertahanan India adalah yang terbesar keempat di dunia tahun ini. Akan tetapi, para ekonom memandang sebaiknya dana yang diperoleh India dari amnesti pajak dialokasikan untuk program sosial ketimbang pertahanan.

"Ini tentunya akan mendorong keyakinan pasar jika pemerintah menargetkan dana tersebut ke pos belanja yang meningkatkan produktivitas ekonomi dan potensi pertumbuhan jangka panjang," jelas Eswar Prasad, profesor senior di Cornell University, AS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Sumber CNBC
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com