Bank Mandiri Kucurkan KUR untuk Nelayan Lamongan

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lamongan, Jawa Timur. Kredit ini digunakan untuk meningkatkan kapasitas nelayan dalam menangkap hasil laut.

Penyerahan perjanjian KUR tersebut dilakukan oleh Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo kepada perwakilan nelayan serta disaksikan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf di Tempat Pelelangan Ikan Brondong, Lamongan, Jawa Timur, Kamis (6/10/2016).

Perseroan juga memberikan hibah berupa satu unit timbangan berkapasitas 250 kg-500 kg, satu unit bak sampah, lima gerobak sampah dan 300 keranjang ikan kepada para nelayan di lingkungan Tempat Pelelangan Ikan Brondong, Lamongan.

Menurut Kartika, saat ini komunitas nelayan menjadi bagian penting dalam jaring industri pengolahan ikan, yang merupakan salah satu klaster unggulan pencipta lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas nelayan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan penghasilan mereka.

Penyaluran KUR ini dilakukan secara kolektif dengan melibatkan PT Kelola Mina Laut sebagai pembina para nelayan tersebut.

"Pelibatan perusahaan pembina diharapkan akan menghasilkan aktivitas penyaluran KUR yang berkualitas, tepat sasaran dan memberi hasil optimal,” ujar Kartika dalam keterangannya. 

Menurut dia, langkah ini juga menjadi salah satu upaya perseroan untuk memperbesar penyaluran KUR secara keseluruhan, khususnya kepada para petani dan nelayan.

Per September 2016, portofolio KUR Bank Mandiri secara nasional tercatat sebesar Rp 8,79 triliun, atau sekitar 67 persen dari target tahun ini sebesar Rp 13 triliun. 

Adapun KUR tersebut diberikan kepada 225.048 pelaku usaha mikro dan kecil.

Dari nilai tersebut, Rp 5,66 triliun merupakan KUR segmen ritel, Rp 3,12 triliun KUR mikro dan Rp 6,56 miliar KUR yang diberikan kepada TKI.

Alokasi KUR Bank Mandiri terbesar berada di wilayah Jawa Timur, yaitu sebesar Rp 1,32 triliun (15 persen), diikuti Provinsi Jawa Tengah Rp 1,15 triliun (13 persen), dan Jawa Barat sebesar Rp 903 miliar (10 persen).