Kelola Lahan Gambut jadi Sumber Energi Terbarukan, Indonesia Gunakan Dana Hibah dari AS

PUTUSSIBAU, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat bersama Millenium Challenge Account - Indonesia (MCA-I) menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengelola dana hibah dari pemerintah Amerika untuk proyek kemakmuran hijau. 

Proyek tersebut termaktub dalam bentuk Program Hibah Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PHSDABM).

District Relationship Manager MCA-I Dessy Ratnasari mengatakan, program hibah ini merupakan bagian dari fasilitas kemakmuran hijau yang menyediakan hibah untuk memobilisasi partisipasi masyarakat dan investasi swasta lebih besar dalam energi terbarukan. 

Program ini juga ditujukan untuk praktik tata guna lahan yang berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus mengurangi emisi karbon di Indonesia.

Khusus di Provinsi Kalimantan Barat, proyek ini dikerjakan oleh tujuh konsorsium yang terdiri dari lembaga swadaya masyarakat yang bekerja di dua kabupaten yaitu dua konsorsium di Kabupaten Sintang dan lima konsorsium di Kabupaten Kapuas Hulu.

"Program ini diharapkan bisa bersinergi dengan program pemerintah daerah Kapuas Hulu dan mendapatkan dukungan yang kongkrit dari berbagai stakeholder serta seluruh pihak kedepannya," ujar Dessy dalam kegiatan sosialisasi program di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau, Kamis (6/10/2016).

Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu, Mauluddin mengatakan, pihaknya menyambut baik dengan adanya dukungan proyek ini yang secara tidak langsung juga membantu pekerjaan pemerintah daerah dalam membangun perekonomian masyarakat.

Namun pihaknya berharap apa yang dikerjakan dalam proyek ini bisa terukur dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan masyarakat setelah proyek ini selesai.

"Sebuah pembangunan diawali dengan perencanaan supaya hasilnya lebih maksimal, jadi kita juga bertugas mengawal proyek ini sehingga manfaatnya bisa lebih terukur di masyarakat," ujar Mauluddin.

Pihaknya juga menyarankan kepada setiap LSM yang tergabung dalam konsorsium tersebut untuk rutin melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah, supaya hasil yang dikerjakan bisa lebih mengena dan maksimal.

Pengelolaan Hutan Rawa Gambut

Salah satu konsorsium yang bekerja dalam proyek ini adalah konsorsium yang dipimpin Yayasan Dian Tama. 

Konsorsium ini beranggotakan enam lembaga lain yaitu Komunitas Pariwisata Kapuas Hulu (Kompakh), Perkumpulan Kaban, Yayasan Riak Bumi, WWF-Indonesia, Asosiasi Periau Danau Sentarum (APDS), dan LPS AIR.

Project Leader Konsorsium Dian Tama, Thomas Irawan Sihombing mengatakan, fokus pekerjaan yang akan dikerjakan diantaranya pengelolaan hutan gambut, perhutanan sosial, komoditas berkelanjutan, dan energi terbarukan dalam skala kecil.

"Proyek yang dikerjakan Konsorsium Dian Tama ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan nilai tambah produk unggulan masyarakat dan pemanfaatan energi terbarukan, serta praktik pencegahan kebakaran hutan (lahan) gambut," ujar Irawan.

Proyek ini juga akan meningkatkan kapasitas dan kerja sama dengan mitra lokal dengan komposisi penerima manfaat langsung. 

Yaitu, 1.000 kepala keluarga dari 39 kelompok petani madu hutan (Periau) dan 150 kepala keluarga perempuan nelayan yang tergabung dalam sub sentra Asosiasi Periau Madu Hutan serta menyasar 100 kepala keluarga anggota dari tiga kelompok ekowisata di Sungai Leboyan.

"Kawasan kerja proyek ini merupakan bagian dari daerah tangkapan air DAS Kapuas dan sub-DAS Leboyan-Labian yang dinamakan upper Kapuas Basin, yang wilayahnya merupakan komplek hutan rawa dan sebagian hutan kering dataran rendah," jelas Irawan.

Sebagian hutan rawa itu tumbuh diatas tanah yang bergambut yang dari tahun ke tahun semakin terancam oleh kebakaran dan alih fungsi lahan.

Namun, masyarakat yang berdiam di kawasan itu, hidup berdampingan dengan kondisi alam maupun perubahan lingkungannya.

"Proyek ini melanjutkan apa yang telah di capai dalam proyek sebelumnya yaitu pengembangan madu hutan organis yang dilaksanakan oleh Aliansi Organis Indonesia, dengan dukungan Tropical Forest Coservation Act (TFCA) Kalimantan," paparnya.