Dana Repatriasi "Tax Amnesty" Minim, Pemerintah Bingung Pilih Proyek yang Mau Ditawarkan

JAKARTA, KOMPAS.com – Realisasi dana repatriasi tax amnesty masih minim. Pemerintah pun bingung memilah-milah proyek mana yang bisa ditawarkan sebagai tempat investasi dana repatriasi yang minim itu.

Direktur Program Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan, saat ini pemerintah tengah memilah-milah beberapa proyek yang akan ditawarkan kepada investor tax amnesty.

Proyek yang akan ditawarkan dipilih dari 30 proyek infrastruktur prioritas, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas.

“Nilai total dari 30 proyek itu mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun. Sementara dana repatriasi yang masuk saat ini hanya sekitar Rp 100 triliunan. Jadi tidak semua proyek bisa menggunakan dana repatriasi,” kata Wahyu di Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Berdasarkan dashboard amnesti pajak Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Selasa pukul 15.15 WIB, dana repatriasi yang masuk baru sekitar Rp 142 triliun.

Wahyu memperkirakan, mengacu realisasi hari ini dan beberapa pekan ke depan, kemungkinan tak lebih dari 10 proyek yang akan ditawarkan ke investor tax amnesty.

Wahyu juga mengatakan, untuk menentukan proyek mana yang akan ditawarkan, masih membutuhkan waktu cukup lama.

Sebab, pemerintah perlu berkomunikasi dengan gateway baik bank ataupun menager investasi.

“Kami berharap bisa duduk bersama Menkeu, melakukan analisis proyek bersama akhir tahun ini, atau di periode kedua tax amnesty ini. Tetapi, yang paling penting kami akan bertemu dengan manager investasi dan perbankan untuk melihat selera atau minat dari investor pemilik dana repatriasi ini ke mana,” ucap Wahyu.

Berikut adalah 30 proyek infrastruktur prioritas :